Penyelenggara Media Diminta Ikut Bertanggung Jawab Terkait Hoax
Senin, 13 Februari 2017 - 14:27 WIB
Penyelenggara Media Diminta Ikut Bertanggung Jawab Terkait Hoax
A
A
A
JAKARTA - Belakangan masyarakat Indonesia tengah diramaikan dengan banyak pemberitaan yang mengandung hoax. Bahkan pemerintah merasa dipusingkan dengan hoax baik yang tersebar di media sosial maupun cetak.
Ketua Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), Kristiono menyarankan, pemerintah maupun pemilik media ikut berpartisipasi bertanggung jawab atas berita hoax.
"Memang hoax itu enggak bisa dihilangkan begitu saja, karena susah jadi penyelenggara media ikut bertanggung jawab. Caranya bisa menyaring berita mana saja yang harus disiarkan dan tidak," kata Kristiono di Kawasan Sudirman, Jakarta, Senin (13/2/2017).
Kristiono menerangkan, pemilik media patut bertanggung jawab sebab bukan saja menjadi sarana tapi penyalur. Paling tidak bisa memberikan warning, sehingga pihak yang konsumsi berita lebih berhati-hati.
Sementara bagi Mastel, membentuk undang-undang (UU) soal hoax tidak diperlukan karena sudah ada keberadaan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang hingga kini cukup signifikan menghadapi hoax.
"Kita kan sudah punya UU ITE jadi mengacu pada itu saja. Lebihnya pemerintah dan penyelenggara media ikut bertanggung jawab," ujar Kristiono.
Ketua Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), Kristiono menyarankan, pemerintah maupun pemilik media ikut berpartisipasi bertanggung jawab atas berita hoax.
"Memang hoax itu enggak bisa dihilangkan begitu saja, karena susah jadi penyelenggara media ikut bertanggung jawab. Caranya bisa menyaring berita mana saja yang harus disiarkan dan tidak," kata Kristiono di Kawasan Sudirman, Jakarta, Senin (13/2/2017).
Kristiono menerangkan, pemilik media patut bertanggung jawab sebab bukan saja menjadi sarana tapi penyalur. Paling tidak bisa memberikan warning, sehingga pihak yang konsumsi berita lebih berhati-hati.
Sementara bagi Mastel, membentuk undang-undang (UU) soal hoax tidak diperlukan karena sudah ada keberadaan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang hingga kini cukup signifikan menghadapi hoax.
"Kita kan sudah punya UU ITE jadi mengacu pada itu saja. Lebihnya pemerintah dan penyelenggara media ikut bertanggung jawab," ujar Kristiono.
(maf)
