DPR Percepat Revisi UU Perlindungan TKI

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR M Iqbal mendesak pemerintah menindak tegas perusahaan penyalur tenaga kerja Indonesia (TKI), yang tetap memberangkatkan TKI sektor informal selama masa moratorium yang ditetapkan pemerintah.

Menurut Iqbal, perusahaan penyalur TKI swasta yang masih mengirim TKI di masa moratorium jelas melanggar aturan. Terlebih, ada indikasi kejahatan perdagangan manusia dalam pengiriman TKI.

"Jika ada PPTKIS (Perusahaan Pengirim TKI Swasta) yang mengirimkan pekerja informal, tentu hal ini merupakan bentuk pelanggaran peraturan. Oleh karena itu, saya minta pemerintah harus bersikap tegas," ucap Iqbal saat dihubungi SINDOnews, Minggu (5/2/2017).

Selain menyalahi aturan, tindakan perusahaan nakal juga membahayakan keselamatan para TKI. Iqbal mengatakan, asib para TKI yang dikirim bisa terlunta-lunta, sebab mereka datang tanpa memiliki surat resmi.

Karenanya, politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mendesak pemerintah segera menindak tegas perusahaan yang membandel. Di antaranya dengan mencabut izin usaha.

Menurutnya, perusahaan nakal harus ditindak secara hukum, agar tidak ada perusahaan lain melakukan hal serupa. "Cabut izin PPTKIS jika benar melakukan pengiriman pekerja informal ke negara-negara yang masuk dalan moratorium," kata Iqbal.

Untuk solusi jangka panjang, Iqbal mengatakan Komisi IX DPR berupaya mempercepat revisi Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan TKI.

"Komisi IX menginginkan ke depannya agar peran pemerintah lebih dikedepankan dalam hal perekrutan calon TKI, penempatan TKI dan perlindungannya," ucap Iqbal.