Bantu Myanmar, Lembaga Kemanusiaan Indonesia Siapkan USD1 Juta
Selasa, 24 Januari 2017 - 13:32 WIB
Bantu Myanmar, Lembaga Kemanusiaan Indonesia Siapkan USD1 Juta
A
A
A
RAKHINE STATE - Demi mendukung misi bantuan kemanusiaan Pemerintah Indonesia kepada masyarakat Rakhine State di Myanmar, lembaga kemanusiaan Indonesia bersatu dalam satu wadah yang disebut Aliansi Lembaga Kemanusiaan Indonesia (ALKI). Anggota ALKI yakni MDMC, PKPU Human Initiative, LPBINU, Dompet Dhuafa, RZ, ACT, HFI, FOZ, DPU DT, BAZNAS, LAZ Wahdah Islamiah, Synergy Foundation, KRC, dan LMI.
Bersama delegasi Kementerian Luar Negeri, ALKI telah mendapatkan persetujuan untuk membuat program jangka panjang bagi masyarakat Rakhine hingga ke wilayah Maungdaw. Wilayah ini merupakan salah satu daerah yang masih tertutup untuk warga negara asing.
![Bantu Myanmar, Lembaga Kemanusiaan Indonesia Siapkan USD1 Juta]()
Dalam menjalankan program secara holistik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan rekonstruksi fasilitas kesehatan serta fasilitas umum lainnya, ALKI telah berkomitmen menyiapkan anggaran sebesar USD1 juta.
”Aliansi kemanusiaan ini juga berkomitmen untuk bekerja secara inklusif dengan membantu pada kedua komunitas yaitu Rohingya dan Rakhine,” kata juru bicara ALKI Rahmawati Husein di sela-sela pertemuan dengan pemerintah bagian Rakhine State dalam keterangan persnya, Selasa (24/1/2017). (mastom/kis/pkpu)
Bersama delegasi Kementerian Luar Negeri, ALKI telah mendapatkan persetujuan untuk membuat program jangka panjang bagi masyarakat Rakhine hingga ke wilayah Maungdaw. Wilayah ini merupakan salah satu daerah yang masih tertutup untuk warga negara asing.
Dalam menjalankan program secara holistik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan rekonstruksi fasilitas kesehatan serta fasilitas umum lainnya, ALKI telah berkomitmen menyiapkan anggaran sebesar USD1 juta.
”Aliansi kemanusiaan ini juga berkomitmen untuk bekerja secara inklusif dengan membantu pada kedua komunitas yaitu Rohingya dan Rakhine,” kata juru bicara ALKI Rahmawati Husein di sela-sela pertemuan dengan pemerintah bagian Rakhine State dalam keterangan persnya, Selasa (24/1/2017). (mastom/kis/pkpu)
(poe)
