Media Australia Lebay Tuding Panglima TNI Ingin Jadi Presiden
Jum'at, 06 Januari 2017 - 20:23 WIB
Media Australia Lebay Tuding Panglima TNI Ingin Jadi Presiden
A
A
A
JAKARTA - Media massa Australia yang menuding Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo ingin menjadi Presiden RI, dinilai terkesan mengalihkan isu dugaan penghinaan terhadap ideologi Pancasila.
Maka itu, pemberitaan media massa Australia tersebut dikritik Sekretaris Fraksi Partai Hanura di DPR Dadang Rusdiana.
"Itulah media Australia, sudah mereka salah melecehkan Pancasila, kemudian mengadu domba dengan memberitakan Gatot Nurmantyo berambisi sebagai presiden," kata Dadang saat dihubungi wartawan, Jumat (6/1/2017).
Dadang menyayangkan pemberitaan media massa Australia tersebut. "Berita-berita seperti itu terkesan mengalihkan isu saja," kata anggota Komisi X DPR ini.
Adapun tudingan media massa Australia itu menyikapi keputusan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang menangguhkan kerja sama militer dengan Australian Defence Force.
Sedangkan keputusan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo itu didasari karena dalam materi pelatihan bersama diduga telah mendiskreditkanideologi Pancasila.
Media-media Australia yang menyoroti keputusan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo itu adalah Sydney Morning Herald, Fairfax Media dan Australian Financial Review.
Dadang yakin, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tidak memiliki maksud mencari panggung dalam memberikan keputusan penangguhan kerja sama militer dengan Australia itu.
Lebih lanjut dia mengatakan, penarikan sementara kerja sama TNI dengan Australia sebagai bentuk pelajaran berharga bagi Australia untuk tidak bermain-main dalam wilayah sensitif yang bisa mengganggu hubungan bilateral kedua negara.
"Kita percaya pada integritas Pak Gatot, dan kita yakin apa yang dilakukan Pak Gatot tidak berhubungan dengan ambisi politik. Media Australia terlalu mengada-ada," pungkasnya.
Hal senada dikatakan Anggota Komisi I DPR Sukamta. Dia mengaku bisa memahami perasaan TNI atas ulah oknum militer Australia yang mendiskreditkan ideologi Pancasila itu.
"Saya kira dugaan, orang yang menduga melalui media Australia itu saya kira terlalu berlebihan," kata Sukamta di Gedung DPR, Senayan.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengaku, tidak melihat unsur politis di balik keputusan Jenderal Gatot. "Jadi apa yang dilakukan Panglima TNI, saya kira itu yang terbaik menjaga kehormatan bangsa Indonesia bukan hanya TNI," paparnya.
Namun, dia menilai bisa saja dinamika itu dimanfaatkan oleh banyak pihak. "Tapi saya kira berharap Panglima TNI tidak mudah ditarik oleh berbagai macam isu-isu yang berkembang malah jadi memperkeruh suasana," pungkasnya.
Seperti dilansir dari Reuters pada Rabu 4 Januari 2017 disebutkan, pelatihan pasukan khusus Indonesia melihat adanya materi yang menghina prinsip Pancasila dalam program pelatihan Australia, yang mencakup kepercayaan kepada Tuhan, persatuan Indonesia, keadilan sosial dan demokrasi.
Maka itu, pemberitaan media massa Australia tersebut dikritik Sekretaris Fraksi Partai Hanura di DPR Dadang Rusdiana.
"Itulah media Australia, sudah mereka salah melecehkan Pancasila, kemudian mengadu domba dengan memberitakan Gatot Nurmantyo berambisi sebagai presiden," kata Dadang saat dihubungi wartawan, Jumat (6/1/2017).
Dadang menyayangkan pemberitaan media massa Australia tersebut. "Berita-berita seperti itu terkesan mengalihkan isu saja," kata anggota Komisi X DPR ini.
Adapun tudingan media massa Australia itu menyikapi keputusan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang menangguhkan kerja sama militer dengan Australian Defence Force.
Sedangkan keputusan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo itu didasari karena dalam materi pelatihan bersama diduga telah mendiskreditkanideologi Pancasila.
Media-media Australia yang menyoroti keputusan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo itu adalah Sydney Morning Herald, Fairfax Media dan Australian Financial Review.
Dadang yakin, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tidak memiliki maksud mencari panggung dalam memberikan keputusan penangguhan kerja sama militer dengan Australia itu.
Lebih lanjut dia mengatakan, penarikan sementara kerja sama TNI dengan Australia sebagai bentuk pelajaran berharga bagi Australia untuk tidak bermain-main dalam wilayah sensitif yang bisa mengganggu hubungan bilateral kedua negara.
"Kita percaya pada integritas Pak Gatot, dan kita yakin apa yang dilakukan Pak Gatot tidak berhubungan dengan ambisi politik. Media Australia terlalu mengada-ada," pungkasnya.
Hal senada dikatakan Anggota Komisi I DPR Sukamta. Dia mengaku bisa memahami perasaan TNI atas ulah oknum militer Australia yang mendiskreditkan ideologi Pancasila itu.
"Saya kira dugaan, orang yang menduga melalui media Australia itu saya kira terlalu berlebihan," kata Sukamta di Gedung DPR, Senayan.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengaku, tidak melihat unsur politis di balik keputusan Jenderal Gatot. "Jadi apa yang dilakukan Panglima TNI, saya kira itu yang terbaik menjaga kehormatan bangsa Indonesia bukan hanya TNI," paparnya.
Namun, dia menilai bisa saja dinamika itu dimanfaatkan oleh banyak pihak. "Tapi saya kira berharap Panglima TNI tidak mudah ditarik oleh berbagai macam isu-isu yang berkembang malah jadi memperkeruh suasana," pungkasnya.
Seperti dilansir dari Reuters pada Rabu 4 Januari 2017 disebutkan, pelatihan pasukan khusus Indonesia melihat adanya materi yang menghina prinsip Pancasila dalam program pelatihan Australia, yang mencakup kepercayaan kepada Tuhan, persatuan Indonesia, keadilan sosial dan demokrasi.
(maf)
