Fadli Zon: Pemblokiran Media Online Tak Boleh Diskriminatif
Selasa, 03 Januari 2017 - 19:29 WIB
Fadli Zon: Pemblokiran Media Online Tak Boleh Diskriminatif
A
A
A
JAKARTA - Kebijakan pemerintah mengontrol pemberitaan media online kembali memunculkan kontroversi. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) kembali memblokir situs berita yang dianggap menyebarkan konten ilegal.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon sangat menyesalkan tindakan tersebut. Selain dapat melanggar konstitusi, pemblokiran yang sewenang-wenang juga mengancam kebebasan berpendapat yang telah dibangun.
”Kebijakan pemblokiran harus dijalankan secara transparan serta melalui mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan,” katanya dalam siaran pers yang diterima SINDOnews, Selasa (3/1/2017).
Kemenkominfo punya tata kelola yang harus dijalankan sebelum melakukan pemblokiran. Ada proses pendahuluan. Baik itu verifikasi, pemanggilan pengelola situs hingga akhirnya diputuskan, apakah cukup dengan peringatan keras atau layak mendapatkan sanksi pemblokiran.
Para pengelola situs juga memiliki identitas yang jelas dan resmi. Dengan demikian tidak sulit untuk verifikasi dan pemanggilan. ”Pemerintah harus melakukan sesuai prosedur, agar tidak subjektif,” tuturnya.
Fadli Zon menekankan bahwa publik berhak tahu prosedur serta alasan pemblokiran. Dalam UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diatur bahwa masyarakat berhak mengetahui dasar dari setiap keputusan yang diambil oleh lembaga pemerintah.
Hal lain yang justru penting untuk dikontrol serta ditertibkan adalah keberadaan akun-akun palsu yang melakukan fitnah dan hujatan. ”Namun ini tidak dilakukan dan bahkan dibiarkan,” ujar wakil ketua umum Partai Gerindra ini.
Ketua umum DPN HKTI ini meminta agar Kemenkominfo tidak gegabah dan diskriminatif dalam mengontrol situs-situs di dunia maya. Upaya pemblokiran harus dijalankan secara transparan dan sesuai prosedur. Agar jaminan terhadap kebebasan berpendapat tetap dapat dipelihara.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon sangat menyesalkan tindakan tersebut. Selain dapat melanggar konstitusi, pemblokiran yang sewenang-wenang juga mengancam kebebasan berpendapat yang telah dibangun.
”Kebijakan pemblokiran harus dijalankan secara transparan serta melalui mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan,” katanya dalam siaran pers yang diterima SINDOnews, Selasa (3/1/2017).
Kemenkominfo punya tata kelola yang harus dijalankan sebelum melakukan pemblokiran. Ada proses pendahuluan. Baik itu verifikasi, pemanggilan pengelola situs hingga akhirnya diputuskan, apakah cukup dengan peringatan keras atau layak mendapatkan sanksi pemblokiran.
Para pengelola situs juga memiliki identitas yang jelas dan resmi. Dengan demikian tidak sulit untuk verifikasi dan pemanggilan. ”Pemerintah harus melakukan sesuai prosedur, agar tidak subjektif,” tuturnya.
Fadli Zon menekankan bahwa publik berhak tahu prosedur serta alasan pemblokiran. Dalam UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diatur bahwa masyarakat berhak mengetahui dasar dari setiap keputusan yang diambil oleh lembaga pemerintah.
Hal lain yang justru penting untuk dikontrol serta ditertibkan adalah keberadaan akun-akun palsu yang melakukan fitnah dan hujatan. ”Namun ini tidak dilakukan dan bahkan dibiarkan,” ujar wakil ketua umum Partai Gerindra ini.
Ketua umum DPN HKTI ini meminta agar Kemenkominfo tidak gegabah dan diskriminatif dalam mengontrol situs-situs di dunia maya. Upaya pemblokiran harus dijalankan secara transparan dan sesuai prosedur. Agar jaminan terhadap kebebasan berpendapat tetap dapat dipelihara.
(poe)
