Kebijakan Bebas Visa Merangsang Masuknya Pekerja Asing dari China
A
A
A
JAKARTA - Kebijakan bebas visa bagi warga asing menjadi persoalan baru di Indonesia. Akibat kebijakan ini Indonesia diserbu tenaga kerja asing, bahkan banyak yang ilegal.
Atas dasar itu Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan tersebut. Kondisi ini diperburuk dengan adanya investasi China di Indonesia.
"Kebijakan bebas visa merangsang banyaknya orang asing yang masuk," ujar Dede dalam diskusi Polemik Sindotrijaya FM, di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (24/12/2016).
Politikus Partai Demokrat itu mengungkapkan, masuknya investasi China di Indonesia tidak disertai kesempatan kerja bagi warga Indonesia. Sebaliknya, investasi China di Indonesia malah membuka kesempatan kerja dari luar.
"Jadi mereka memperluas lapangan kerja di luar. Bentuknya ada investasi," ucapnya. (Baca: Terungkap Modus Pekerja Asal China Serbu Indonesia)
Maka itu dia menyarankan pemerintah segera membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengawasi dan menindak adanya tenaga kerja asing ilegal. Satgas tersebut, kata dia berkolaborasi antara imigrasi, Polri dan pihak terkait lainnya.
"Saya sudah usulkan ke pemerintah beberapa waktu lalu," imbuhnya.
Atas dasar itu Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan tersebut. Kondisi ini diperburuk dengan adanya investasi China di Indonesia.
"Kebijakan bebas visa merangsang banyaknya orang asing yang masuk," ujar Dede dalam diskusi Polemik Sindotrijaya FM, di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (24/12/2016).
Politikus Partai Demokrat itu mengungkapkan, masuknya investasi China di Indonesia tidak disertai kesempatan kerja bagi warga Indonesia. Sebaliknya, investasi China di Indonesia malah membuka kesempatan kerja dari luar.
"Jadi mereka memperluas lapangan kerja di luar. Bentuknya ada investasi," ucapnya. (Baca: Terungkap Modus Pekerja Asal China Serbu Indonesia)
Maka itu dia menyarankan pemerintah segera membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengawasi dan menindak adanya tenaga kerja asing ilegal. Satgas tersebut, kata dia berkolaborasi antara imigrasi, Polri dan pihak terkait lainnya.
"Saya sudah usulkan ke pemerintah beberapa waktu lalu," imbuhnya.
(kur)