Logistik Pilkada Dicetak Awal Januari
Logistik Pilkada Dicetak Awal Januari
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan pencetakan logistik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mulai dilakukan awal Januari 2017.
Pencetakan logistik pilkada yang akan digelar serentak itu meliputi surat suara, formulir serta tinta yang jadi kebutuhan pada saat hari pemungutan suara.
Komisioner KPU Arief Budiman mengatakan, proses produksi logistik khususnya untuk kebutuhan hari pemungutan suara sengaja dilakukan awal Januari 2017. Faktor keamanan dan waktu menjadi pertimbangan KPU mengambil langkah tersebut.
“Kalau terlalu cepat juga khawatirnya keamanan, biaya penyimpanannya juga semakin mahal,” kata Arief di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Sabtu (17/12/2016).
Sementara untuk logistik yang sifatnya non-pemungutan suara telah dilakukan sebelumnya. Logistik meliputi kotak, bilik serta perlengkapan KPPS (pulpen, kertas, amplop) dilakukan tanpa menunggu penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Untuk wilayah di Indonesia pada umumnya, kata dia, produksi logistik rentang satu bulan jelang pemungutan suara sudah cukup memadai.
Dia menambahkan, kalaupun ada daerah yang kemudian melakukan proses produksi lebih cepat maka itu karena mempertimbangkan kondisi geografis dan sulitnya proses distribusi.
“Bisa saja ada yang mulai produksi lebih dulu karena mungkin kondisi cuaca di sana yang menyulitkan. Yang pasti logistik harus sudah dikirim satu hari sebelum pemungutan suara,” ujar Arief.
Arief melanjutkan pada Pilkada 2017 ini, penggunaan anggaran untuk kebutuhan logistik mengambil 10-20% total anggaran pilkada.
Dia menjelaskan, dana tersebesar untuk kebutuhan honorarium penyelenggara. “Kalau dikira ada sekitar Rp400 miliar untuk logistik,” papar Arief.
Sesuai tahapan pilkada yang tertuang dalam Peraturan KPU 7/2016 dijelaskan bahwa proses pengadaan perlengkapan pemungutan suara dilakukan November 2016-Januari 2017.
Sementara produksi dan distribusi perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan pada akhir November 2016-Februari 2017. “Kalau lelang sudah sejak 3 November lalu,” ucap Arief.
Pencetakan logistik pilkada yang akan digelar serentak itu meliputi surat suara, formulir serta tinta yang jadi kebutuhan pada saat hari pemungutan suara.
Komisioner KPU Arief Budiman mengatakan, proses produksi logistik khususnya untuk kebutuhan hari pemungutan suara sengaja dilakukan awal Januari 2017. Faktor keamanan dan waktu menjadi pertimbangan KPU mengambil langkah tersebut.
“Kalau terlalu cepat juga khawatirnya keamanan, biaya penyimpanannya juga semakin mahal,” kata Arief di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Sabtu (17/12/2016).
Sementara untuk logistik yang sifatnya non-pemungutan suara telah dilakukan sebelumnya. Logistik meliputi kotak, bilik serta perlengkapan KPPS (pulpen, kertas, amplop) dilakukan tanpa menunggu penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Untuk wilayah di Indonesia pada umumnya, kata dia, produksi logistik rentang satu bulan jelang pemungutan suara sudah cukup memadai.
Dia menambahkan, kalaupun ada daerah yang kemudian melakukan proses produksi lebih cepat maka itu karena mempertimbangkan kondisi geografis dan sulitnya proses distribusi.
“Bisa saja ada yang mulai produksi lebih dulu karena mungkin kondisi cuaca di sana yang menyulitkan. Yang pasti logistik harus sudah dikirim satu hari sebelum pemungutan suara,” ujar Arief.
Arief melanjutkan pada Pilkada 2017 ini, penggunaan anggaran untuk kebutuhan logistik mengambil 10-20% total anggaran pilkada.
Dia menjelaskan, dana tersebesar untuk kebutuhan honorarium penyelenggara. “Kalau dikira ada sekitar Rp400 miliar untuk logistik,” papar Arief.
Sesuai tahapan pilkada yang tertuang dalam Peraturan KPU 7/2016 dijelaskan bahwa proses pengadaan perlengkapan pemungutan suara dilakukan November 2016-Januari 2017.
Sementara produksi dan distribusi perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan pada akhir November 2016-Februari 2017. “Kalau lelang sudah sejak 3 November lalu,” ucap Arief.
(dam)
Explore More