Penyusunan Perda Harus Libatkan Masyarakat Secara Terbuka

JAKARTA - Pemerintah daerah diingatkan untuk melibatkan masyarakat dalam menyusun peraturan daerah (perda).

Kepala Badan Keahlian DPR‎ Johnson Rajagukguk mengatakan, ‎ketentuan pada Pasal 236 ayat 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014‎ tentang Pemerintahan Daerah perlu diperhatikan agar substansi perda tidak melampau peraturan yang lebih tinggi.

"Dengan memperhatikan aturan ini, pertentangan dapat dihindari,” kata Johnson dalam Workshop Nasional Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jakarta, Rabu (14/12/2016)‎.

Dia menambahkan, hal yang tak kalah penting dalam penyusunan perda adalah pelibatan masyarakat. “Untuk itu masukan dan partisipasi masyarakat menjadi hal yang sangat penting, selama ini saya melihat masih kurang,” tuturnya.

Dia menambahkan, pelibatan masyarakat sangat penting dalam setiap proses pembentukan perda. Menurut dia, semua konsep dari penyusunan hingga pembahasan dapat diakses melalui langsung melalui website.

“Pada era teknologi modern seperti sekarang ini hal tersebut harus di lakukan, perangkat website wajib ada di DPRD, baik provinsi maupun kabupaten/kota," ungkapnya.

Dia mengatakan, ‎semua hal yang berbau rancangan peraturan daerah penting untuk bisa diakses masyarakat.

"Semua perancangan yang masukkan ke website dapat diketahui oleh masyarakat, sehingga konsep dilahirkan dapat bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri,” katanya.

Berdasarkan pengalaman empiriknya, kekuatan parlemen tidak hanya terletak pada kualitas anggota belaka, tapi juga sistem pendukung yang membantu tugas-tugas kedewanan anggota.

"Anggota DPRD perlu didukung dengan dukung staf yang kuat ataupun badan keahlian. Di Amerika saja, satu anggota stafnya bisa mencapai hingga 15 orang,” katanya.

Dia mengatakan, staf yang kuat dan baik akan juga memberikan dukungan kepada anggota dalam merancang substansi rancangan perda.

Penyusunan perda yang rumit membutuhkan staf yang memberikan solusi bagi kebutuhan anggota Dewan dalam memahami masalah dan solusi dalam perancangan peraturan daerah.