Din Syamsudin: Tuduhan Makar Berlebihan!
Senin, 05 Desember 2016 - 12:29 WIB
Din Syamsudin: Tuduhan Makar Berlebihan!
A
A
A
YOGYAKARTA - Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin menilai tuduhan upaya makar yang dialamatkan kepada sejumlah tokoh dan aktivis terlalu berlebihan.
Din tidak yakin sebelas orang yang ditangkap polisi akan melakukan makar atau penggulingan kekuasaan pada 2 Desember lalu.
"Saya kira tuduhan makar itu berlebihan," kata Din di Sportodium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Senin (5/12/2016). (Baca juga: 11 Aktivis yang Ditangkapi Polisi Resmi Ditetapkan Tersangka)
Din justru khawatir tudingan makar yang ditujukan kepada para tokoh dan aktivis akan menimbulkan masalah baru.
Dia melihat usulan yang ingin disampaikan Sri Bintang Pamungkas dan sejumlah tokoh lainnya agar MPR menggelar sidang istimewa masih dalam koridor konstitusi.
"Saya kita masih dalam konteks konstitusi kita, mereka dari dahulu juga sudah keras (mengkritik pemerintahan), saya kira tujuan mereka juga baik," ucap Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia itu.
Usulan agar MPR mengadakan sidang istimewa, kata dia, masih dalam konteks konstitusi, bukan tindakan makar.
Din tidak yakin sebelas orang yang ditangkap polisi akan melakukan makar atau penggulingan kekuasaan pada 2 Desember lalu.
"Saya kira tuduhan makar itu berlebihan," kata Din di Sportodium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Senin (5/12/2016). (Baca juga: 11 Aktivis yang Ditangkapi Polisi Resmi Ditetapkan Tersangka)
Din justru khawatir tudingan makar yang ditujukan kepada para tokoh dan aktivis akan menimbulkan masalah baru.
Dia melihat usulan yang ingin disampaikan Sri Bintang Pamungkas dan sejumlah tokoh lainnya agar MPR menggelar sidang istimewa masih dalam koridor konstitusi.
"Saya kita masih dalam konteks konstitusi kita, mereka dari dahulu juga sudah keras (mengkritik pemerintahan), saya kira tujuan mereka juga baik," ucap Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia itu.
Usulan agar MPR mengadakan sidang istimewa, kata dia, masih dalam konteks konstitusi, bukan tindakan makar.
(dam)
