Pengamat: Penangkapan Aktivis Kekeliruan Besar
Minggu, 04 Desember 2016 - 11:38 WIB
Pengamat: Penangkapan Aktivis Kekeliruan Besar
A
A
A
JAKARTA - Penangkapan sejumlah tokoh dan aktivis menjelang Aksi Bela Islam III di Jakarta, 2 Desember lalu terus menuai kritik. Kali ini kritik datang dari Khairul Fahmi, peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS).
Khairul menilai penangkapan sejumlah aktivis dengan tuduhan makar dan penghinaan terhadap Presiden merupakan bentuk ketidakmampuan kemampuan Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) berkomunikasi secara persuasif dengan kelompok oposisi.
"Bagi negara yang sudah memilih jalan demokrasi, penangkapan ini sebuah kekeliruan besar," kata Khairul melalui keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Minggu (4/12/2016).
Khairul menilai saat ini sedang terjadi ketegangan politik dalam negeri. Cara pemerintah menurunkan tensi politik dengan menangkap para aktivis dinilai berpotensi menempatkan legitimasi penguasa pada titik terendah sejak berkuasa.
Penangkapan para aktivis, lanjut Khairul, membuktikan pemerintah menggunakan tangan besi untuk mengendalikan situasi. Khairul pun mendorong pemerintah meningkatkan kapasitas dan kualitas komunikasi, persuasi dan hegemoniknya untuk memulihkan situasi.
"Ingat rakyat belum sepenuhnya sembuh dari traumatik Orde Baru maupun transisi pemerintahan Gus Dur ke Megawati dulu. Cara tangan besi dalam pengendalian situasi adalah cara paling mudah dan paling harus dihindari," ucap Khairul.
Seperti diketahui, Polri menangkap 10 orang yang di antaranya tokoh dan aktivis pada Jumat lalu. Di antaranya, Rachmawati Soekarnoputri, Kivlan Zen, Sri Bintang Pamungkas. Delapan orang dituduh berencana makar dan dua orang diduga melakukan penghinaan terhadap Presiden. (Baca juga: Profil Singkat 10 Aktivis-Tokoh Diduga Melakukan Makar)
Setelah melakukan pemeriksaan, Polisi menetapkan mereka sebagai tersangka. Polri juga telah membebaskan tujuh dari 10 tersangka.
Khairul menilai penangkapan sejumlah aktivis dengan tuduhan makar dan penghinaan terhadap Presiden merupakan bentuk ketidakmampuan kemampuan Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) berkomunikasi secara persuasif dengan kelompok oposisi.
"Bagi negara yang sudah memilih jalan demokrasi, penangkapan ini sebuah kekeliruan besar," kata Khairul melalui keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Minggu (4/12/2016).
Khairul menilai saat ini sedang terjadi ketegangan politik dalam negeri. Cara pemerintah menurunkan tensi politik dengan menangkap para aktivis dinilai berpotensi menempatkan legitimasi penguasa pada titik terendah sejak berkuasa.
Penangkapan para aktivis, lanjut Khairul, membuktikan pemerintah menggunakan tangan besi untuk mengendalikan situasi. Khairul pun mendorong pemerintah meningkatkan kapasitas dan kualitas komunikasi, persuasi dan hegemoniknya untuk memulihkan situasi.
"Ingat rakyat belum sepenuhnya sembuh dari traumatik Orde Baru maupun transisi pemerintahan Gus Dur ke Megawati dulu. Cara tangan besi dalam pengendalian situasi adalah cara paling mudah dan paling harus dihindari," ucap Khairul.
Seperti diketahui, Polri menangkap 10 orang yang di antaranya tokoh dan aktivis pada Jumat lalu. Di antaranya, Rachmawati Soekarnoputri, Kivlan Zen, Sri Bintang Pamungkas. Delapan orang dituduh berencana makar dan dua orang diduga melakukan penghinaan terhadap Presiden. (Baca juga: Profil Singkat 10 Aktivis-Tokoh Diduga Melakukan Makar)
Setelah melakukan pemeriksaan, Polisi menetapkan mereka sebagai tersangka. Polri juga telah membebaskan tujuh dari 10 tersangka.
(dam)
