HMI Minta Polisi Tak Hambat Peserta Aksi 212
Kamis, 01 Desember 2016 - 13:09 WIB
HMI Minta Polisi Tak Hambat Peserta Aksi 212
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Mulyadi P Tamsir mendesak Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, menindak tegas oknum kepolisian yang berupaya menghalangi masyarakat yang akan mengikuti Aksi Bela Islam III atau 212.
Pernyataan tersebut disampaikan Mulyadi menanggpi kabar adanya upaya polisi di sejumlah daerah merazia rombongan demonstran, yang hendak berangkat ke Jakarta.
"Aksi ini dilindungi undang-undang. Seluruh aparat mari berlindung dibawah undang-undang dan tidak usah menghambat, biarlah rakyat sampaikan aspirasinya," kata Mulyadi di Kantor KAHMI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (1/12/2016).
Diyakini mulyadi, upaya polisi menghalang-halangi masyarakat akan sia-sia. Menurutnya, aksi polisi bisa menjadi kontraproduktif dan menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat.
Terlebih lanjut Mulyadi, sebelumnya telah ada kesepakatan antara Kapolri dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF) MUI bahwa pihak kepolisian tidak akan menghalang-halangi masyarakat untuk menggelar aksi di Jakarta.
"Jika kesepakatan sudah diambil semua harus taat. Jika kesepakatan tak ditepati, rakyat nantinya bisa tidak percaya dengan komitmen aparat keamanan," ucap Mulyadi.
Pernyataan tersebut disampaikan Mulyadi menanggpi kabar adanya upaya polisi di sejumlah daerah merazia rombongan demonstran, yang hendak berangkat ke Jakarta.
"Aksi ini dilindungi undang-undang. Seluruh aparat mari berlindung dibawah undang-undang dan tidak usah menghambat, biarlah rakyat sampaikan aspirasinya," kata Mulyadi di Kantor KAHMI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (1/12/2016).
Diyakini mulyadi, upaya polisi menghalang-halangi masyarakat akan sia-sia. Menurutnya, aksi polisi bisa menjadi kontraproduktif dan menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat.
Terlebih lanjut Mulyadi, sebelumnya telah ada kesepakatan antara Kapolri dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF) MUI bahwa pihak kepolisian tidak akan menghalang-halangi masyarakat untuk menggelar aksi di Jakarta.
"Jika kesepakatan sudah diambil semua harus taat. Jika kesepakatan tak ditepati, rakyat nantinya bisa tidak percaya dengan komitmen aparat keamanan," ucap Mulyadi.
(maf)
