Bendera China Berkibar di Maluku Utara, Kedaulatan RI Terancam
Bendera China Berkibar di Maluku Utara, Kedaulatan RI Terancam
A
A
A
JAKARTA - Pengibaran bendera China di Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara dianggap sebagai bentuk ancaman terhadap kedaulatan Republik Indonesia (RI).
Peristiwa yang terjadi saat acara groundbreaking smelter PT Wanatiara Persada itu pun diminta diusut tuntas. (Baca juga: Marinir TNI AL Turunkan Bendera China di Pulau Obi)
Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengatakan, peristiwa tersebut harus diusut tuntas agar tidak terulang kembali. "Jika ada kesengajaan maka hal ini merupakan bentuk ancaman terhadap kedaulatan bangsa Indonesia, hal ini harus ditindak tegas," kata Abdul di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/11/2016).
Kendati demikian, kata dia, Komisi I DPR belum memiliki rencana memanggil pihak yang bertanggung jawab terkait pengibaran bendera China itu. "Kita minta segera diselesaikan secara hukum jika telah terjadi pelanggaran," katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR Tantowi Yahya tidak mempersoalkan pengibaran bendera China asalkan dalam kaitan kerja sama antarnegara.
"Yang janggal dan tidak boleh lagi terjadi ke depan itu adalah ketika ukuran bendera negara lain itu lebih besar daripada bendera kita," tutur politikus Partai Golkar ini.
Minimal, kata dia, ukuran bendera negara lain sama seperti Indonesia atau tidak lebih besar dari bendera Merah Putih.
"Tapi dalam konteks mereka mau mengibarkan benderanya karena mereka investor begitu saya rasa tidak melanggar undang-undang, jadi masalah kalau misalnya cuma satu-satunya bendera, cuma bendera mereka yang dikibarkan," tuturnya.
Peristiwa yang terjadi saat acara groundbreaking smelter PT Wanatiara Persada itu pun diminta diusut tuntas. (Baca juga: Marinir TNI AL Turunkan Bendera China di Pulau Obi)
Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengatakan, peristiwa tersebut harus diusut tuntas agar tidak terulang kembali. "Jika ada kesengajaan maka hal ini merupakan bentuk ancaman terhadap kedaulatan bangsa Indonesia, hal ini harus ditindak tegas," kata Abdul di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/11/2016).
Kendati demikian, kata dia, Komisi I DPR belum memiliki rencana memanggil pihak yang bertanggung jawab terkait pengibaran bendera China itu. "Kita minta segera diselesaikan secara hukum jika telah terjadi pelanggaran," katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR Tantowi Yahya tidak mempersoalkan pengibaran bendera China asalkan dalam kaitan kerja sama antarnegara.
"Yang janggal dan tidak boleh lagi terjadi ke depan itu adalah ketika ukuran bendera negara lain itu lebih besar daripada bendera kita," tutur politikus Partai Golkar ini.
Minimal, kata dia, ukuran bendera negara lain sama seperti Indonesia atau tidak lebih besar dari bendera Merah Putih.
"Tapi dalam konteks mereka mau mengibarkan benderanya karena mereka investor begitu saya rasa tidak melanggar undang-undang, jadi masalah kalau misalnya cuma satu-satunya bendera, cuma bendera mereka yang dikibarkan," tuturnya.
(dam)
Explore More