Pembangunan Harus Terintegrasi dan Melindungi Daerah
Sabtu, 26 November 2016 - 04:48 WIB
Pembangunan Harus Terintegrasi dan Melindungi Daerah
A
A
A
BALI - Belum seluruhnya masyarakat Indonesia menikmati hasil pembangunan. Terdapat kesenjangan kesejahteraan dan ketidakmerataan pembangunan antar daerah.
"Dalam konsep pembangunan Indonesia harus ada partisipasi yang aktif, terintegrasi, dan memproteksi provinsi dan daerah," kata Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) saat beramah-tamah dengan tokoh masyarakat Bali di Badung, Bali, Jumat 25 November 2016.
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia tersebut menekankan, pendekatan ekonomi kesejahteraan pada dasarnya membangun daerah yang belum terbangun, sehingga lebih banyak pilar ekonomi menopang kemajuan bangsa.
Lebih lanjut HT mengatakan, pemerintah daerah harus fokus untuk membangun ekonomi di daerah. Selain membangun infrastruktur juga memberikan kesempatan masyarakatnya untuk bertumbuh.
Untuk ketanagakerjaan misalnya, putra daerah harus mendapatkan prioritas. "Komposisi tenaga kerja di Bali harus diatur, prioritaskan tenaga kerja lokal, harus diberdayakan," tegasnya.
Peran pemerintah dalam pembangunan juga harus maksimal agar terwujud keberpihakan untuk daerah. Ujungnya, masyarakat Bali bisa tumbuh bisa terwujud dengan adanya peraturan yang tepat.
"Dalam konsep pembangunan Indonesia harus ada partisipasi yang aktif, terintegrasi, dan memproteksi provinsi dan daerah," kata Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) saat beramah-tamah dengan tokoh masyarakat Bali di Badung, Bali, Jumat 25 November 2016.
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia tersebut menekankan, pendekatan ekonomi kesejahteraan pada dasarnya membangun daerah yang belum terbangun, sehingga lebih banyak pilar ekonomi menopang kemajuan bangsa.
Lebih lanjut HT mengatakan, pemerintah daerah harus fokus untuk membangun ekonomi di daerah. Selain membangun infrastruktur juga memberikan kesempatan masyarakatnya untuk bertumbuh.
Untuk ketanagakerjaan misalnya, putra daerah harus mendapatkan prioritas. "Komposisi tenaga kerja di Bali harus diatur, prioritaskan tenaga kerja lokal, harus diberdayakan," tegasnya.
Peran pemerintah dalam pembangunan juga harus maksimal agar terwujud keberpihakan untuk daerah. Ujungnya, masyarakat Bali bisa tumbuh bisa terwujud dengan adanya peraturan yang tepat.
(mhd)
