Menhan Minta Pengambilan Aset TNI Hindari Bentrok dengan Warga
Rabu, 23 November 2016 - 20:21 WIB
Menhan Minta Pengambilan Aset TNI Hindari Bentrok dengan Warga
A
A
A
JAKARTA - Dalam rapat terbatas Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung agar pengambil alihan aset milik TNI berdasarkan koridor dan hukum yang berlaku. Jokowi juga meminta pengambil alihan aset secara manusiawi.
Menanggapi hal ini, Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengatakan, aset yang dimiliki TNI cukup banyak. Menurutnya, aset itu jika ditotal seluruh Indonesia mencapai Rp460 triliun. Namun, aset-aset tersebut belum bisa dikuasai negara lantaran masih 'bersinggungan' secara hukum dengan masyarakat.
"Jadi dengan rapat ini, Bapak Presiden memerintahkan untuk ya dibayarkan lah berapa," ujar Ryamizard di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/11/2016).
Nantinya dalam mengurus aset-aset milik TNI, kata Ryamizard, pihaknya akan melakukan pendekatan secara manusiawi. Hal ini sesuai dengan permintaan presiden.
Menurutnya, jika aset tersebut milik masyarakat, maka pihaknya akan membayarnya. Namun jika aset itu ternyata milik negara, maka solusi yang ditempuh adalah dengan meminta warga untuk pindah.
"Jadi kita hindari bentrok dengan masyarakat. Tapi tanah-tanah yang milik negara, itu kan milik negara tuh, bukan milik TNI AU, dipakai, itu milik negara. TNI AU adalah pengguna aja," pungkasnya.
Menanggapi hal ini, Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengatakan, aset yang dimiliki TNI cukup banyak. Menurutnya, aset itu jika ditotal seluruh Indonesia mencapai Rp460 triliun. Namun, aset-aset tersebut belum bisa dikuasai negara lantaran masih 'bersinggungan' secara hukum dengan masyarakat.
"Jadi dengan rapat ini, Bapak Presiden memerintahkan untuk ya dibayarkan lah berapa," ujar Ryamizard di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/11/2016).
Nantinya dalam mengurus aset-aset milik TNI, kata Ryamizard, pihaknya akan melakukan pendekatan secara manusiawi. Hal ini sesuai dengan permintaan presiden.
Menurutnya, jika aset tersebut milik masyarakat, maka pihaknya akan membayarnya. Namun jika aset itu ternyata milik negara, maka solusi yang ditempuh adalah dengan meminta warga untuk pindah.
"Jadi kita hindari bentrok dengan masyarakat. Tapi tanah-tanah yang milik negara, itu kan milik negara tuh, bukan milik TNI AU, dipakai, itu milik negara. TNI AU adalah pengguna aja," pungkasnya.
(kri)
