Kinerja Jaksa Agung M Prasetyo Terus Disorot

JAKARTA - Reformasi birokrasi di Kejaksaan Agung dinilai belum berjalan sesuai dengan yang ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.‎

Direktur Eksekutif Indonesia Justice Watch, Akbar Hidayatullah berpendapat, sistem rekrutmen, pendidikan, mutasi dan promosi pejabat di Korps Adhyaksa itu tidak memiliki tolok ukur yang jelas.

"Tentu saja hal ini berpengaruh dari kualitas kinerja kejaksaan secara keseluruhan," ujar Akbar ‎Hidayatullah‎ saat dihubungi wartawan, Senin 21 November 2016. (Baca juga: Rapor Merah ICW, Jaksa Agung Klaim Masih Punya Prestasi)

‎Hal itu, kata dia, terlihat dari adanya pengusulan pemecatan sejumlah jaksa berprestasi. Dia berpendapat, hal itu terjadi karena figur Muhammad Prasetyo yang berasal dari partai.

‎Menurut dia, banyak sumber daya manusia (SDM) yang potensial, yang seharusnya dapat berkontribusi bagi organisasi kejaksaan.

Akan tetapi, kata dia, ‎SDM yang potensial itu tidak didukung promosi dan mutasi di lingkungan kejaksaan. Hal itu, kata dia, menjadi bukti merit system belum transparan dan terukur secara objektif.

Akbar juga menyesalkan si‎kap Jaksa Agung Muhammad Prasetyo yang seolah alergi terhadap kritikan mengenai catatan buruk kinerjanya selama dua tahun. Padahal, lanjut dia, kritik tersebut merupakan masukan positif bagi Kejaksaan dari suara rakyat.

‎"Jika dikritik rakyat saja tidak mau, dan justru bersikap melindungi diri sendiri lalu sebenarnya Jaksa Agung ini bekerja untuk siapa? Sangat lah wajar bila tingkat kepercayaan rakyat terhadap Pemerintah Jokowi akan terpengaruh. Ingat suara LSM adalah suara masyarakat juga," tuturnya.