Pansus DPR untuk Menyelidiki Kerusuhan Demo 4 November
Jum'at, 18 November 2016 - 11:13 WIB
Pansus DPR untuk Menyelidiki Kerusuhan Demo 4 November
A
A
A
JAKARTA - Pemuda Muhammadiyah sangat mendukung usulan dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) DPR untuk menyelidiki adanya dugaan pelanggaran HAM dalam aksi demonstrasi 4 November. Aksi demonstrasi umat Islam menuntut keadilan dalam kasus dugaan penistaan Alquran yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disapa Ahok harusnya berlangsung damai.
Semua pihak termasuk pemerintah diminta menyikapi positif terhadap usulan pembentukan Pansus tersebut. Harapannya, Pansus yang dibentuk DPR bisa mengungkap fakta yang terjadi di balik kerusuhan dalam aksi demonstrasi 4 November. (Baca: Riziek dkk Minta Bantuan DPR Ungkap Pelaku Kericuhan 4 November)
"Diduga ada pihak yang tidak senang dengan keelokan adab aksi damai yang lalu. Maka ketika malam mereka masuk dan melakukan provokasi untuk merusak citra damai tersebut," ujar Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak dalam perbincangan dengan SINDOnews melalui telepon, Jumat (18/11/2016).
Sebelumnya Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) menemui para pimpinan DPR. Dalam kesempatan itu mereka meminta DPR menyelidiki terjadinya dugaan pelanggaran HAM dalam aksi demonstrasi 4 November 2016.
Semua pihak termasuk pemerintah diminta menyikapi positif terhadap usulan pembentukan Pansus tersebut. Harapannya, Pansus yang dibentuk DPR bisa mengungkap fakta yang terjadi di balik kerusuhan dalam aksi demonstrasi 4 November. (Baca: Riziek dkk Minta Bantuan DPR Ungkap Pelaku Kericuhan 4 November)
"Diduga ada pihak yang tidak senang dengan keelokan adab aksi damai yang lalu. Maka ketika malam mereka masuk dan melakukan provokasi untuk merusak citra damai tersebut," ujar Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak dalam perbincangan dengan SINDOnews melalui telepon, Jumat (18/11/2016).
Sebelumnya Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) menemui para pimpinan DPR. Dalam kesempatan itu mereka meminta DPR menyelidiki terjadinya dugaan pelanggaran HAM dalam aksi demonstrasi 4 November 2016.
(kur)
