Pernyataan Jokowi Aksi 4 November Ditunggangi Berimplikasi Politik
Rabu, 09 November 2016 - 15:31 WIB
Pernyataan Jokowi Aksi 4 November Ditunggangi Berimplikasi Politik
A
A
A
JAKARTA - Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait adanya aktor politik yang menunggangi aksi 4 November 2016, dinilai berimplikasi politis.
Anggota Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) MS Kaban mengatakan, demo besar umat Islam murni terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Menurut Kaban, pernyataan Jokowi seolah-olah membuka ruang dan mengalihkan pokok persoalan yang menjadi tuntutan umat Islam.
"(Pernyataan) itu punya implikasi politik. Siapa yang dimaksud aktor politik?" ungkap Kaban dalam konferensi pers di Kantor KAHMI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (9/11/2016).
Langkah Presiden Jokowi yang tidak mau berhadap-hadapan langsung menemui perwakilan demonstran juga dikritik. Kehadiran presiden di tengah masyarakat dinilai bisa berdampak positif bagi suasana psikologis rakyat.
"Pemerintah harus sensitif dan peka, sehingga tidak terjadi eskalasi," kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) KAHMI, Manimbang Kahariady.
Tak hanya mengkritik, KAHMI juga mengapresiasi presiden yang menyatakan tidak akan melindungi Ahok karena dugaan penistaan agama sudah masuk ke ranah hukum.
Karenanya, kata Manimbang, pihaknya mendesak Komisi III DPR agar mengawal dan mengamankan pernyataan presiden.
"Kami akan lakukan terus upaya ditegakkannya keadilan. Kami minta anggota KAHMI di Komisi III untuk mengawal kasus ini," kata Manimbang.
Anggota Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) MS Kaban mengatakan, demo besar umat Islam murni terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Menurut Kaban, pernyataan Jokowi seolah-olah membuka ruang dan mengalihkan pokok persoalan yang menjadi tuntutan umat Islam.
"(Pernyataan) itu punya implikasi politik. Siapa yang dimaksud aktor politik?" ungkap Kaban dalam konferensi pers di Kantor KAHMI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (9/11/2016).
Langkah Presiden Jokowi yang tidak mau berhadap-hadapan langsung menemui perwakilan demonstran juga dikritik. Kehadiran presiden di tengah masyarakat dinilai bisa berdampak positif bagi suasana psikologis rakyat.
"Pemerintah harus sensitif dan peka, sehingga tidak terjadi eskalasi," kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) KAHMI, Manimbang Kahariady.
Tak hanya mengkritik, KAHMI juga mengapresiasi presiden yang menyatakan tidak akan melindungi Ahok karena dugaan penistaan agama sudah masuk ke ranah hukum.
Karenanya, kata Manimbang, pihaknya mendesak Komisi III DPR agar mengawal dan mengamankan pernyataan presiden.
"Kami akan lakukan terus upaya ditegakkannya keadilan. Kami minta anggota KAHMI di Komisi III untuk mengawal kasus ini," kata Manimbang.
(maf)
