Jokowi Ingatkan Pembangunan dan HAM di Papua Harus Sinkron

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui, proses pembangunan di Papua ‎dinilai tidak cukup dengan anggaran yang disiapkan. Alokasi anggaran yang mencapai Rp85,7 triliun itu pun tidak sebanding dengan kesejahteraan yang ingin dicapai di Papua.

Jokowi mengatakan, pembangunan di Papua bukan soal besaran anggaran, melainkan perencanaan yang matang. Menurutnya, sektor pembangunan di Papua belum berjalan terpadu.

"Sehingga belanja pembangunan tidak efektif," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas 'Review Pembangunan Papua' di Kantornya, Jakarta, Selasa (8/11/2016).

Jokowi mengaku, melihat bahwa kementerian atau lembaga lebih cenderung memilih pembangunan di wilayah-wilayah yang mudah dijangkau. Sehingga Papua yang dianggap memiliki akses sulit kerap menjadi hambatan.

Jokowi mendorong agar pembangunan di Papua fokus pada peningkatan akses serta sektor pendidikan dan kesehatan untuk diutamakan.

"Meski tahun 2015 sudah mengalami peningkatan 0,50 poin indeks pembangunan manusia di Papua, saat ini masih di bawah 60 artinya masih pada posisi yang rendah," paparnya.

Selain itu kata Jokowi, pembangunan di Papua juga diminta memperhatikan faktor sosial lainnya. Dia meminta agar pembangunan di Papua tetap memperhatikan masalah Hak Asasi Manusia (HAM).

"Terakhir saya ingatkan agar pelaksanaan pembangunan di Papua juga harus memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia, tata kelola pemerintahan yang baik," ucapnya.

"Memegang teguh nilai-nilai adat dan budaya masyarakat Papua. Rakyat Papua harus libatkan dalam setiap proses pembangunan dan jangan sampai justru rakyat hanya jadi penonton saja," tandas mantan Gubernur DKI Jakarta itu.