Komentar Politikus PDIP Terkait Panglima TNI
Senin, 31 Oktober 2016 - 17:05 WIB
Komentar Politikus PDIP Terkait Panglima TNI
A
A
A
JAKARTA - Prajurit TNI dinilai wajib mengikuti dan menjalankan seruan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo bahwa harus menjadi Garda terdepan untuk menghadapi kelompok-kelompok pemecah belah kesatuan bangsa.
Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris menilai pernyataan Jenderal Gatot Nurmantyo bahwa TNI tidak mentolerir gerakan-gerakan yang ingin memecah belah bangsa melalui politisasi SARA patut diapresiasi dan didukung.
"Seruan Panglima TNI bahwa TNI menjadi garda terdepan untuk menghadapi kelompok-kelompok pemecah belah kesatuan bangsa harus diikuti dan dijalankan oleh seluruh prajurit TNI," ujarnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (31/10/2016).
Dia mengatakan, TNI harus memegang teguh komitmen dalam membela Pancasila dan menjaga keragaman dan kebhinekaan Indonesia.
Selain itu, lanjut dia, netralitas TNI juga diuji dalam Pilkada 2017 ini. Dia menambahkan, Prajurit TNI harus netral dan menjalankan tugas-tugasnya secara profesional walaupun ada perwira atau keluarga besar TNI yang terlibat sebagai calon kepala daerah.
"Rakyat Indonesia menunggu apakah panglima Gatot bisa menyelesaikan reformasi di tubuh TNI dan membawa TNI menjadi institusi yang profesional," pungkas politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.
Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris menilai pernyataan Jenderal Gatot Nurmantyo bahwa TNI tidak mentolerir gerakan-gerakan yang ingin memecah belah bangsa melalui politisasi SARA patut diapresiasi dan didukung.
"Seruan Panglima TNI bahwa TNI menjadi garda terdepan untuk menghadapi kelompok-kelompok pemecah belah kesatuan bangsa harus diikuti dan dijalankan oleh seluruh prajurit TNI," ujarnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (31/10/2016).
Dia mengatakan, TNI harus memegang teguh komitmen dalam membela Pancasila dan menjaga keragaman dan kebhinekaan Indonesia.
Selain itu, lanjut dia, netralitas TNI juga diuji dalam Pilkada 2017 ini. Dia menambahkan, Prajurit TNI harus netral dan menjalankan tugas-tugasnya secara profesional walaupun ada perwira atau keluarga besar TNI yang terlibat sebagai calon kepala daerah.
"Rakyat Indonesia menunggu apakah panglima Gatot bisa menyelesaikan reformasi di tubuh TNI dan membawa TNI menjadi institusi yang profesional," pungkas politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.
(maf)
