Kasus Munir Diminta Tak Dijadikan sebagai Komoditas Politik
Kasus Munir Diminta Tak Dijadikan sebagai Komoditas Politik
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan meminta agar kasus pembunuhan Aktivis HAM Munir Said Thalib tak dijadikan sebagai komoditas politik oleh pihak-pihak tertentu. Dirinya pun meminta semua pihak menghormati hasil kerja tim pencari fakta (TPF) kasus pembunuhan Munir.
Karena, lanjut dia, TPF kasus pembunuhan Munir dibentuk atas keinginan masyarakat. "Kita hormati Mas Munir sebagai anak bangsa, SBY presiden kita dulu, Jokowi yang sekarang. Ke depan jangan jadikan Munir sebagai komoditas politik, tapi selesaikan sama-sama secara real," ujar Taufik Kurniawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/10/2016).
Dirinya pun mengaku bahwa DPR juga mengantongi salinan dokumen TPF kasus Munir. "Kalau hanya sekadar kopian, DPR juga punya, karena pernah ditembusin," tutur politikus Partai Amanat Nasional ini.
Menurut dia, hilangnya dokumen asli laporan akhir TPF kasus Munir tidak perlu menjadi polemik. Yang terpenting, lanjut dia, bagaimana pemerintah saat ini menindaklanjuti rekomendasi TPF.
"Munir dia tokoh pendukung reformasi juga. Siapapun, baik saat pergolakan di 1998, bagaimana perjuangannya jadi bagian salah satu bangsa ini, kita harapkan semua memiliki kajian, sama-sama menghormati kinerja TPF," pungkasnya.
Adapun aktor intelektual kasus itu belum terang benderang hingga kini. Sejauh ini baru dua orang dihukum, yakni Pilot Garuda Indonesia Pollycarpus Budihari Priyanto dan Direktur Utama Garuda Indonesia Indra Setiawan.
Munir meninggal akibat racun arsenik ketika sedang menuju Amsterdam untuk melanjutkan kuliah pascasarjana, pada 7 September 2004, di atas pesawat Garuda dengan Nomor GA-974.
Karena, lanjut dia, TPF kasus pembunuhan Munir dibentuk atas keinginan masyarakat. "Kita hormati Mas Munir sebagai anak bangsa, SBY presiden kita dulu, Jokowi yang sekarang. Ke depan jangan jadikan Munir sebagai komoditas politik, tapi selesaikan sama-sama secara real," ujar Taufik Kurniawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/10/2016).
Dirinya pun mengaku bahwa DPR juga mengantongi salinan dokumen TPF kasus Munir. "Kalau hanya sekadar kopian, DPR juga punya, karena pernah ditembusin," tutur politikus Partai Amanat Nasional ini.
Menurut dia, hilangnya dokumen asli laporan akhir TPF kasus Munir tidak perlu menjadi polemik. Yang terpenting, lanjut dia, bagaimana pemerintah saat ini menindaklanjuti rekomendasi TPF.
"Munir dia tokoh pendukung reformasi juga. Siapapun, baik saat pergolakan di 1998, bagaimana perjuangannya jadi bagian salah satu bangsa ini, kita harapkan semua memiliki kajian, sama-sama menghormati kinerja TPF," pungkasnya.
Adapun aktor intelektual kasus itu belum terang benderang hingga kini. Sejauh ini baru dua orang dihukum, yakni Pilot Garuda Indonesia Pollycarpus Budihari Priyanto dan Direktur Utama Garuda Indonesia Indra Setiawan.
Munir meninggal akibat racun arsenik ketika sedang menuju Amsterdam untuk melanjutkan kuliah pascasarjana, pada 7 September 2004, di atas pesawat Garuda dengan Nomor GA-974.
(kri)
Explore More