Menteri Agraria Ingin Bentuk Tim Berantas Mafia Tanah
Jum'at, 21 Oktober 2016 - 14:59 WIB
Menteri Agraria Ingin Bentuk Tim Berantas Mafia Tanah
A
A
A
JAKARTA - Genderang perang terhadap penanganan pungutan liar (pungli), disambut positif sejumlah kementerian, termasuk Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil.
Hal itu disampaikan Sofyan saat presentasi sejumlah menteri menyikapi dua tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK).
Sofyan mengatakan, pihaknya telah menyiapkan langkah serius untuk melakukan reformasi agraria guna memberi kepastian hukum di bidang pertanahan.
"Ini target berikutnya, kita akan laporkan segera. Mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti keluar tim saber mafia tanah," kata Sofyan di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden, Jakarta, Jumat (21/10/2016).
Terkait gagasan ini, pihaknya akan menjabarkan kepada menteri koordinasi terkait dan disampaikan saat rapat kabinet bersama Presiden Jokowi, tentang pembentukan tim saber mafia tanah.
Dia menegaskan, pembentukan tim saber mafia tanah nantinya akan melindungi masyarakat dari aksi mafia tanah yang dianggap merugikan perekonomian nasional.
"Mudah-mudahan ini akan membuat kepastian tanah, kemudian kemudahan berinvestasi," pungkasnya.
Hal itu disampaikan Sofyan saat presentasi sejumlah menteri menyikapi dua tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK).
Sofyan mengatakan, pihaknya telah menyiapkan langkah serius untuk melakukan reformasi agraria guna memberi kepastian hukum di bidang pertanahan.
"Ini target berikutnya, kita akan laporkan segera. Mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti keluar tim saber mafia tanah," kata Sofyan di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden, Jakarta, Jumat (21/10/2016).
Terkait gagasan ini, pihaknya akan menjabarkan kepada menteri koordinasi terkait dan disampaikan saat rapat kabinet bersama Presiden Jokowi, tentang pembentukan tim saber mafia tanah.
Dia menegaskan, pembentukan tim saber mafia tanah nantinya akan melindungi masyarakat dari aksi mafia tanah yang dianggap merugikan perekonomian nasional.
"Mudah-mudahan ini akan membuat kepastian tanah, kemudian kemudahan berinvestasi," pungkasnya.
(maf)
