Pembentukan Badan Pengelolaan Keuangan Haji Belum Jelas

Rabu, 19 Oktober 2016 - 21:45 WIB
Pembentukan Badan Pengelolaan...
Pembentukan Badan Pengelolaan Keuangan Haji Belum Jelas
A A A
JAKARTA - Pembentukan ‎Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH)‎ belum jelas. Pasalnya, hingga kini pun panitia seleksinya pun belum dibentuk.

Padahal, sesuai amanah Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, batas waktu pembentukan BPKH pada 17 Oktober 2014.

‎Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin‎ mengatakan, panitia seleksi (Pansel) BPHK akan segera dibentuk. "Pansel itu kan presiden yang membentuknya," ujar Lukman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/10/2016).

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengungkapkan, sembilan orang diusulkan menjadi Pansel BPHK. Mereka merupakan perwakilan pemerintah dan masyarakat.

Mantan anggota DPR ini menambahkan, jumlah anggota Pansel yang berasal dari masyarakat lebih banyak ketimbang dari perwakilan pemerintah. Adapun unsur masyarakat itu terdiri dari ulama, akademisi, praktisi dan pemerhati manajemen keuangan.

‎"Pansel ini yang bekerja untuk menentukan siapa yang duduk di dewan pelaksana dan badan pengawas BPKH," tambahnya.

Dia pun berharap, kerja Pansel nantinya tidak memakan waktu yang lama. "Mereka bisa segera bekerja setelah dibentuk, lalu bisa segera ditetapkan siapa yang ada di BPKH," pungkasnya.
(kri)
Berita Terkait
Sama-Sama Ibadah ke...
Sama-Sama Ibadah ke Tanah Suci, Apa Bedanya Haji dan Umrah?
Umrah Berkali-kali Saat...
Umrah Berkali-kali Saat Haji: Dianjurkan atau Tidak?
Tingkatkan Layanan Haji...
Tingkatkan Layanan Haji dan Umrah, Ashuri Gandeng Mecca Construction
Waroeng Steak & Shake...
Waroeng Steak & Shake Kembali Berangkatkan Ibadah Umrah Puluhan Karyawannya
Travel Indonesia dan...
Travel Indonesia dan Arab Saudi Kolaborasi Penuhi Kebutuhan Haji dan Umrah
7 Keutamaan Menunaikan...
7 Keutamaan Menunaikan Umrah di Bulan Suci Ramadan
Berita Terkini
Kejagung Limpahkan 11...
Kejagung Limpahkan 11 Tersangka Kasus POME ke Kejaksaan
Revisi UU Polri Disahkan...
Revisi UU Polri Disahkan Jadi Undang-Undang, Pelayanan Kepolisian Diharapkan Meningkat
JPU Sebut Kasus Chromebook...
JPU Sebut Kasus Chromebook Nadiem termasuk White Collar Crime, Kuasa Hukum Terkejut
PDIP Dorong Program...
PDIP Dorong Program MBG Beralih ke Dapur Berbasis Sekolah
Ogah Tanggapi Laporan...
Ogah Tanggapi Laporan Roy Suryo, Rismon: Saya Fokus Bikin Buku Gibran
Indonesia Kompeten 2045,...
Indonesia Kompeten 2045, Wamenaker Dorong Kampus Perkuat Sertifikasi Kompetensi
Infografis
5 Badan Intelijen Terbaik...
5 Badan Intelijen Terbaik pada 2025, Nomor 2 Paling Kejam dan Kontroversial
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved