Dua Tahun Jokowi-JK, Poros Maritim Mundur
Selasa, 18 Oktober 2016 - 20:08 WIB
Dua Tahun Jokowi-JK, Poros Maritim Mundur
A
A
A
JAKARTA - Konsep Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikritik. Pasalnya, selama hampir dua tahun pemerintahan ini bekerja, gagasan itu belum tercapai.
"Poros maritim yang bukannya semakin tercapai tapi malah mundur," ujar Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/10/2016).
Dia mengatakan, setelah pemberantasan kasus pencurian ikan (illegal fishing) berjalan cukup baik, tapi kekuatan perikanan nasional pun dilemahkan, bahkan menuju kehancuran yang semakin terpuruk.
"Jadi bila ada yang kurang dari Pemerintahan Jokowi, maka kegagalan terbesarnya adalah dunia perikanan dan kelautan yang terpuruk, kita sangat prihatin karena justru itu program unggulan dan janji Jokowi untuk wujudkan poros maritim yang semakin jauh," tutur wakil sekretaris jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Adapun bidang kedaulatan pangan selama dua tahun pemerintahan ini dianggap cukup membawa kemajuan dan harus dilanjutkan melalui kemandirian pangan di tingkat provinsi. Sehingga, lanjut dia, tiap provinsi bisa memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari secara mandiri tanpa harus tergantung dari provinsi lain.
"Bahkan dana desa harus dimanfaatkan membentuk Bumdes Bulog Mandiri sehingga kedaulatan pangan menjadi tangguh sampai di tingkat desa," paparnya.
Di samping itu, menurut dia, dibongkarnya praktik pungutan liar (Pungli) belum lama ini harus dilanjutkan dengan konsisten di lapangan, hingga persoalannya tidak menjadi budaya dan tidak berhenti hanya di media. Dia menambahkan, waktu efektif Presiden Jokowi dan kabinetnya tinggal dua tahun yang sangat menentukan.
Bila dua tahun tidak ada perkembangan yang berarti, tambah dia, itu sangat memengaruhi keberhasilan pemerintah. Maka semuanya harus fokus mencapai ukuran-ukuran kinerja sesuai tugas, pokok dan fungsinya.
"Jadi sisa waktu ini, pemerintah harus benar-benar fokus pada visi-misi awal karena sejak awal pemerintahan ini sudah memiliki visi besar maupun ukuran-ukuran konkret yang mau dicapai," pungkasnya. Diketahui, pada 20 Oktober nanti, Pemerintahan Jokowi-JK genap dua tahun.
"Poros maritim yang bukannya semakin tercapai tapi malah mundur," ujar Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/10/2016).
Dia mengatakan, setelah pemberantasan kasus pencurian ikan (illegal fishing) berjalan cukup baik, tapi kekuatan perikanan nasional pun dilemahkan, bahkan menuju kehancuran yang semakin terpuruk.
"Jadi bila ada yang kurang dari Pemerintahan Jokowi, maka kegagalan terbesarnya adalah dunia perikanan dan kelautan yang terpuruk, kita sangat prihatin karena justru itu program unggulan dan janji Jokowi untuk wujudkan poros maritim yang semakin jauh," tutur wakil sekretaris jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Adapun bidang kedaulatan pangan selama dua tahun pemerintahan ini dianggap cukup membawa kemajuan dan harus dilanjutkan melalui kemandirian pangan di tingkat provinsi. Sehingga, lanjut dia, tiap provinsi bisa memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari secara mandiri tanpa harus tergantung dari provinsi lain.
"Bahkan dana desa harus dimanfaatkan membentuk Bumdes Bulog Mandiri sehingga kedaulatan pangan menjadi tangguh sampai di tingkat desa," paparnya.
Di samping itu, menurut dia, dibongkarnya praktik pungutan liar (Pungli) belum lama ini harus dilanjutkan dengan konsisten di lapangan, hingga persoalannya tidak menjadi budaya dan tidak berhenti hanya di media. Dia menambahkan, waktu efektif Presiden Jokowi dan kabinetnya tinggal dua tahun yang sangat menentukan.
Bila dua tahun tidak ada perkembangan yang berarti, tambah dia, itu sangat memengaruhi keberhasilan pemerintah. Maka semuanya harus fokus mencapai ukuran-ukuran kinerja sesuai tugas, pokok dan fungsinya.
"Jadi sisa waktu ini, pemerintah harus benar-benar fokus pada visi-misi awal karena sejak awal pemerintahan ini sudah memiliki visi besar maupun ukuran-ukuran konkret yang mau dicapai," pungkasnya. Diketahui, pada 20 Oktober nanti, Pemerintahan Jokowi-JK genap dua tahun.
(kri)
