Menteri Susi: Kapal Pencuri Ikan Punya Stok Bendera Berbagai Negara

YOGYAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengakui, pemberantasan kejahatan perikanan menjadi hal yang relevan bagi negara-negara di dunia.

Menteri KKP Susi Pudjiastuti mengatakan, pihaknya telah melakukan pengawalan kepada misi pemerintah untuk menjadikan laut Indonesia masa depan bangsa ini.

Pihaknya juga telah melakukan berbagai langkah dalam analisis dan evaluasi. Semua diawali dengan terjadinya moratorium selama kurang lebih satu tahun.

"Kita lakukan larangan transshipment, sehingga kita bisa menganalisis dan mengevaluasi kegiatan illegal fishing yang terjadi di perairan Indonesia," kata Susi di Yogyakarta, kemarin.

Menurut hasil analisis dan evaluasi, kata Menteri Susi, ada 1.132 kapal eks asing, terbukti bahwa kejahatan perikanan (fisheries crime) bukan hanya kejahatan terkait perikanan.

"Tetapi juga kejahatan kemanusiaan, karena kerap terjadi human trafficking, perbudakan hingga penyelundupan narkotika. Dan disitu terjadi drugs smuggling yang merusak generasi muda Indonesia, yang akan melemahkan masa depan bangsa Indonesia," tandasnya.

Tak hanya itu, Susi menyebut kejahatan perikanan juga mengakibatkan negara rugi hingga triliunan rupiah dari sektor bahan bakar minyak.

"Itu adalah minyak yang mereka curi dan mereka pakai untuk melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan kita," ungkapnya.

Selain itu, pelaku illegal fishing juga melakukan pencucian uang tindak pidana korupsi serta merusak tatanan good government yang seharusnya dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai kemakmuran.

Indonesia saat ini mendukung agar kejahatan perikanan diakui sebagai kejahatan lintas negara yang teroganisir. Hal ini berdasarkan hasil analisa dan evaluasi selama penegakan hukum atas kejahatan perikanan (fisheries crime).

"Mereka bukan hanya terdiri dari ABK-nya saja dari berbagai negara. Kapal-kapal tersebut (pelaku illegal fishing) juga memiliki stok berbagai bendera dari berbagai negara," jelasnya.

Susi menyebut, pemberantasan illegal fishing di Indonesia bukan saja karena keberanian KKP dalam menindak tegas pelaku illegal fishing. Tapi merupakan hasil kinerja berbagai instansi yang disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Sebenarnya ini juga karena keberanian Bapak Presiden Joko Widodo yang memberikan kepercayaan untuk menjadikan laut Indonesia sebagai masa depan bangsa," tandasnya.