Setara: Panglima TNI Offside Sebut Kelemahan BIN
Senin, 10 Oktober 2016 - 09:10 WIB
Setara: Panglima TNI Offside Sebut Kelemahan BIN
A
A
A
JAKARTA - Pernyataan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo tentang lemahnya kinerja Badan Intelijen Negara (BIN) menuai kritikan. Pasalnya, hal itu tak sepantasnya disampaikan Panglima TNI.
"Bagi saya, aspirasi Panglima TNI sudah offside dan menggenapi daftar keinginan buruk TNI yang sudah banyak dikemukakan di ruang publik untuk kembali mendominasi tugas keamanan termasuk kehendak untuk kembali berpolitik," ujar Ketua Setara Institute Hendardi dalam keterangan tertulisnya, Senin (10/10/2016).
Pernyataan Panglima TNI tentang lemahnya kinerja BIN dianggap cerminan kontestasi antara lembaga intelijen negara dan justru membuka ancaman baru, karena mengumbar situasi dan kekuatan intelijen negara secara terbuka.
"Tidak sepantasnya keluhan semacam itu disampaikan terbuka karena membahayakan pertahanan negara," tuturnya.
Dia melanjutkan, TNI tidak boleh terus-menerus merasa lebih supreme atau kuasa atas segala hal. "Karena konstitusi dan peraturan perundang-undangan sudah mengatur tugas dan fungsi masing-masing lembaga negara, termasuk dalam soal intelijen," paparnya.
Lebih lanjut, kata dia, ide pembentukan BIN adalah memusatkan segala informasi keluar dari satu pintu dan dikelola secara lebih akuntabel dibanding intelijen di masa lalu.
Jadi, BIN adalah antitesis dari unit-unit intelijen di banyak institusi, terutama di TNI yang nyaris tidak bisa diakses, dikontrol, dan cenderung represif. "Intelijen di bawah BIN adalah cara untuk memaksa kinerja intelijen bekerja dengan cara-cara non militer," pungkasnya.
"Bagi saya, aspirasi Panglima TNI sudah offside dan menggenapi daftar keinginan buruk TNI yang sudah banyak dikemukakan di ruang publik untuk kembali mendominasi tugas keamanan termasuk kehendak untuk kembali berpolitik," ujar Ketua Setara Institute Hendardi dalam keterangan tertulisnya, Senin (10/10/2016).
Pernyataan Panglima TNI tentang lemahnya kinerja BIN dianggap cerminan kontestasi antara lembaga intelijen negara dan justru membuka ancaman baru, karena mengumbar situasi dan kekuatan intelijen negara secara terbuka.
"Tidak sepantasnya keluhan semacam itu disampaikan terbuka karena membahayakan pertahanan negara," tuturnya.
Dia melanjutkan, TNI tidak boleh terus-menerus merasa lebih supreme atau kuasa atas segala hal. "Karena konstitusi dan peraturan perundang-undangan sudah mengatur tugas dan fungsi masing-masing lembaga negara, termasuk dalam soal intelijen," paparnya.
Lebih lanjut, kata dia, ide pembentukan BIN adalah memusatkan segala informasi keluar dari satu pintu dan dikelola secara lebih akuntabel dibanding intelijen di masa lalu.
Jadi, BIN adalah antitesis dari unit-unit intelijen di banyak institusi, terutama di TNI yang nyaris tidak bisa diakses, dikontrol, dan cenderung represif. "Intelijen di bawah BIN adalah cara untuk memaksa kinerja intelijen bekerja dengan cara-cara non militer," pungkasnya.
(kri)
