TNI Berpolitik Bertentangan dengan Semangat Reformasi TNI

JAKARTA - Keinginan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo agar prajurit TNI memiliki hak politik dikritik Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Desmond J Mahesa. Pasalnya, keinginan Gatot Nurmantyo itu dianggap bertentangan dengan semangat reformasi TNI.

"‎Kenapa? Pengalaman buruk tentara berpolitik, akhirnya melakukan pemihakan-pemihakan, dan akhirnya blocking," ujar Desmond di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/10/2016).

Dia menjelaskan, semangat reformasi TNI adalah menginginkan prajurit TNI tidak berpolitik alias netral dalam kekuasaan. Desmond pun melihat TNI cemburu dengan institusi Polri sehingga menginginkan punya hak politik.

"Zaman Orde Baru kan TNI yang lebih banyak mendapat rente. Itu kan ujungnya. ‎Bicara politik, ‎bukan politik, ini bicara pada nilai uang, nilai materi yang didapatkan," tutur wakil ketua Komisi III DPR ini.

Dengan menginginkan hak politik, dia menilai TNI ingin mendapatkan perhatian lebih.‎ "Tugas TNI dimanapun, tidak bicara‎ tentang negara sipil, ini kan dalam rangka civil society, tentunya polisi juga harus berperan sebagai sipil. Police civilian," tuturnya.

Desmond pun mempertanyakan pernyataan Gatot Nurmantyo yang menyebutkan di beberapa negara lain, TNI memiliki hak politik. "Pertanyaannya, di negara mana?" ucapnya.‎