Pemerintah Tolak Pemekaran Daerah jika Ada Kepentingan Politik

Rabu, 05 Oktober 2016 - 16:32 WIB
Pemerintah Tolak Pemekaran...
Pemerintah Tolak Pemekaran Daerah jika Ada Kepentingan Politik
A A A
JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan, pemerintah masih menetapkan kebijakan moratorium terkait pemekaran daerah‎.

‎"Tetapi sampai hari ini (pemekaran) masih moratorium. Kalau ada daerah otonomi baru, Mendagri diminta mengkaji dulu‎," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/10/2016).

Pramono menegaskan, pemekaran sangat mungkin tidak bisa dicegah jika usulan tersebut dianggap sebagai hal yang luar bisa dan mendesak dilakukan.

Namun dia berpendapat, pemerintah akan menolak jika usulan pemekaran karena kepentingan politik seperti keinginan segelintir orang yang mau maju sebagai kepala daerah.

"Hal ini terbukti dari beberapa daerah yang dibentuk pada waktu dahulu ternyata secara pemerintahan masih sangat bergantung pada pemerintah pusat," ungkapnya.

Pramono menegaskan, usulan pemekaran daerah bisa dilakukan, jika hal itu menyangkut perekonomian nasional dan stabilitas politik secara nasional.

"Jadi itu yang kalau memang ada, ya pasti pendekatannya begitu," pungkasnya.
(maf)
Berita Terkait
Provinsi Baru, Masyarakat...
Provinsi Baru, Masyarakat Papua Lebih Sejahtera dan Damai
Mantan Tokoh Papua Merdeka...
Mantan Tokoh Papua Merdeka Nicolas Masset Apresiasi Daerah Otonomi Baru
Wakil Ketua DPR Janji...
Wakil Ketua DPR Janji Perjuangkan Pemekaran Luwu Tengah
Polemik Pemekaran Wilayah...
Polemik Pemekaran Wilayah Mencuat, Forkonas PP DOB: Sudah Waktunya!
Usai Penetapan 3 Provinsi...
Usai Penetapan 3 Provinsi Baru, Papua Aman dan Kondusif
Bupati Yaatulo Bicara...
Bupati Yaatulo Bicara Potensi Kabupaten Nias Jadi Provinsi Kepulauan
Berita Terkini
Ketum All Cipayung Nusantara...
Ketum All Cipayung Nusantara Berharap Sidang Kasus Ijazah Jokowi Digelar Terbuka
Tersangka Kasus Ijazah...
Tersangka Kasus Ijazah Jokowi Desak Polisi Buat Kepastian Hukum
Pengacara Roy Suryo:...
Pengacara Roy Suryo: Polisi dan Jaksa Ragu-ragu di Kasus Ijazah Jokowi
Kecam Ketimpangan Layanan...
Kecam Ketimpangan Layanan Dialisis, KPCDI Desak Pemerintah Benahi Sistem
Pengacara Jokowi: Ada...
Pengacara Jokowi: Ada Dugaan Manipulasi Bukti Elektronik dalam Kasus Ijazah Jokowi
PKS Sebut Sinergi Pemerintah,...
PKS Sebut Sinergi Pemerintah, Dunia Usaha, hingga Masyarakat Kunci Jaga Stabilitas
Infografis
7 Kolonel TNI AL Pecah...
7 Kolonel TNI AL Pecah Bintang, Ada Dankopaska Koarmada RI
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved