Pemerintah Tolak Pemekaran Daerah jika Ada Kepentingan Politik

JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan, pemerintah masih menetapkan kebijakan moratorium terkait pemekaran daerah‎.

‎"Tetapi sampai hari ini (pemekaran) masih moratorium. Kalau ada daerah otonomi baru, Mendagri diminta mengkaji dulu‎," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/10/2016).

Pramono menegaskan, pemekaran sangat mungkin tidak bisa dicegah jika usulan tersebut dianggap sebagai hal yang luar bisa dan mendesak dilakukan.

Namun dia berpendapat, pemerintah akan menolak jika usulan pemekaran karena kepentingan politik seperti keinginan segelintir orang yang mau maju sebagai kepala daerah.

"Hal ini terbukti dari beberapa daerah yang dibentuk pada waktu dahulu ternyata secara pemerintahan masih sangat bergantung pada pemerintah pusat," ungkapnya.

Pramono menegaskan, usulan pemekaran daerah bisa dilakukan, jika hal itu menyangkut perekonomian nasional dan stabilitas politik secara nasional.

"Jadi itu yang kalau memang ada, ya pasti pendekatannya begitu," pungkasnya.