Pemerintah Tolak Pemekaran Daerah jika Ada Kepentingan Politik

Rabu, 05 Oktober 2016 - 16:32 WIB
Pemerintah Tolak Pemekaran...
Pemerintah Tolak Pemekaran Daerah jika Ada Kepentingan Politik
A A A
JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan, pemerintah masih menetapkan kebijakan moratorium terkait pemekaran daerah‎.

‎"Tetapi sampai hari ini (pemekaran) masih moratorium. Kalau ada daerah otonomi baru, Mendagri diminta mengkaji dulu‎," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/10/2016).

Pramono menegaskan, pemekaran sangat mungkin tidak bisa dicegah jika usulan tersebut dianggap sebagai hal yang luar bisa dan mendesak dilakukan.

Namun dia berpendapat, pemerintah akan menolak jika usulan pemekaran karena kepentingan politik seperti keinginan segelintir orang yang mau maju sebagai kepala daerah.

"Hal ini terbukti dari beberapa daerah yang dibentuk pada waktu dahulu ternyata secara pemerintahan masih sangat bergantung pada pemerintah pusat," ungkapnya.

Pramono menegaskan, usulan pemekaran daerah bisa dilakukan, jika hal itu menyangkut perekonomian nasional dan stabilitas politik secara nasional.

"Jadi itu yang kalau memang ada, ya pasti pendekatannya begitu," pungkasnya.
(maf)
Berita Terkait
Provinsi Baru, Masyarakat...
Provinsi Baru, Masyarakat Papua Lebih Sejahtera dan Damai
Mantan Tokoh Papua Merdeka...
Mantan Tokoh Papua Merdeka Nicolas Masset Apresiasi Daerah Otonomi Baru
Wakil Ketua DPR Janji...
Wakil Ketua DPR Janji Perjuangkan Pemekaran Luwu Tengah
Polemik Pemekaran Wilayah...
Polemik Pemekaran Wilayah Mencuat, Forkonas PP DOB: Sudah Waktunya!
Usai Penetapan 3 Provinsi...
Usai Penetapan 3 Provinsi Baru, Papua Aman dan Kondusif
Bupati Yaatulo Bicara...
Bupati Yaatulo Bicara Potensi Kabupaten Nias Jadi Provinsi Kepulauan
Berita Terkini
OTT di Lombok Barat,...
OTT di Lombok Barat, KPK Sita Barang Bukti Rp9,06 Miliar
Kemendagri Kawal Penanganan...
Kemendagri Kawal Penanganan Tuberkulosis dalam RPJMD, RKPD, hingga APBD
Sangkal Isu Reshuffle,...
Sangkal Isu Reshuffle, Mensesneg: Evaluasi Tak Selalu Berujung Pergantian Menteri
Dukungan Publik Jadi...
Dukungan Publik Jadi Kunci Kejagung Tuntaskan Kasus Febrie Adriansyah
Mensesneg Ungkap Anggaran...
Mensesneg Ungkap Anggaran MBG Berpotensi Turun usai Validasi Data
Kejagung Terbitkan Sprindik...
Kejagung Terbitkan Sprindik Baru, Imigrasi Pastikan Pencekalan Febrie Adriansyah Tetap Berlaku
Infografis
Kapuspen TNI Tegaskan...
Kapuspen TNI Tegaskan Tak Ada Personel Datangi Polda Metro Jaya
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved