Pemerintah Janji Pembatasan Haji Berlaku Bagi Pejabat Negara
Kamis, 22 September 2016 - 16:38 WIB
Pemerintah Janji Pembatasan Haji Berlaku Bagi Pejabat Negara
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) melarang umat Islam di Indonesia sering menunaikan ibadah haji, termasuk para pejabat. Larangan sering menunaikan ibadah haji sebagai solusi atas keterbatasan kuota Indonesia dari Kerajaan Arab Saudi.
Kasubdit Pembinaan Umroh Kemenag, Arfi Hatim mengatakan, sejak Masjidil Haram direnovasi, kuota calon jamaah haji mendapat pemotongan. Maka itu, dia akan memprioritaskan umat Islam yang belum pernah menunaikan ibadah haji sesuai kuota yang ditentukan pihak Kerajaan Arab Saudi.
"Saya jamin tidak ada pejabat yang naik haji lagi, semua sesuai prosedur," ujar Arfi dalam acara diskusi bertajuk Jalan Berduri Menuju Tanah Suci di Jalan Adityawarman, Jakarta, Kamis (22/9/2016).
Namun diakuinya dampak dari pemotongan kuota haji itu maraknya penipuan yang dialami calon jamaah haji dengan iming-iming bisa berangkat ke Tanah Suci. Salah satunya, kata dia calon jamaah haji yang menggunakan paspor Filipina. (Baca: Polri Akan Periksa Haji Indonesia Berpaspor Filipina)
"Jadi masyarakat ingin pakai jalur cepat, bahkan ada yang daftar bulan Mei dan kemarin dijanjikan bisa berangkat," ucapnya.
Kasubdit Pembinaan Umroh Kemenag, Arfi Hatim mengatakan, sejak Masjidil Haram direnovasi, kuota calon jamaah haji mendapat pemotongan. Maka itu, dia akan memprioritaskan umat Islam yang belum pernah menunaikan ibadah haji sesuai kuota yang ditentukan pihak Kerajaan Arab Saudi.
"Saya jamin tidak ada pejabat yang naik haji lagi, semua sesuai prosedur," ujar Arfi dalam acara diskusi bertajuk Jalan Berduri Menuju Tanah Suci di Jalan Adityawarman, Jakarta, Kamis (22/9/2016).
Namun diakuinya dampak dari pemotongan kuota haji itu maraknya penipuan yang dialami calon jamaah haji dengan iming-iming bisa berangkat ke Tanah Suci. Salah satunya, kata dia calon jamaah haji yang menggunakan paspor Filipina. (Baca: Polri Akan Periksa Haji Indonesia Berpaspor Filipina)
"Jadi masyarakat ingin pakai jalur cepat, bahkan ada yang daftar bulan Mei dan kemarin dijanjikan bisa berangkat," ucapnya.
(kur)
