Pemerintah Malaysia Diminta Bantu Pembebasan Sandera WNI
Pemerintah Malaysia Diminta Bantu Pembebasan Sandera WNI
A
A
A
JAKARTA - Front Nasional Anti Penyanderaan mendesak Pemerintah Malaysia bertanggung jawab atas terjadinya penyanderaan dan penculikan Warga Negara Indonesia (WNI) di perairan Malaysia.
"Aksi penyanderaan yang kerap terjadi ini tidak bisa ditolerir lagi. Pemerintah Malaysia harus membantu secara serius pembebasan WNI yang disandera," kata Koordinator Front Nasional Anti Penyanderaan Irul dalam keterangan tertulis, Minggu (17/9/2016).
Irul melanjutkan, tindak kejahatan yang terjadi di wilayah perairan Malaysia menunjukkan lemahnya keamanan di kawasan perairan itu. Maka itu, dia menilai, hal itu ada kegagalan Malaysia dalam melindungi aktivitas di wilayah perairannya.
Kata dia, pemerintah Malaysia harus membentuk tim investigasi untuk menyelidiki dugaan adanya keterlibatan aparat Malaysia baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga melonggarkan pengamanan yang memudahkan sekelompok penjahat melakukan aksinya.
"Kami mendesak pemerintah Indonesia untuk melayangkan nota protes terhadap Malaysia yang tidak sungguh-sungguh melindungi kepentingan Indonesia maupun WNI yang berada dalam otoritas wilayahnya," tuturnya.
Irul pun mengancam jika pemerintah Malaysia tidak serius membantu pembebasan sandera WNI, maka rakyat Indonesia akan melakukan sweeping warga malaysia di Indonesia sebagai aksi balasan. "Bantu bebaskan WNI yang disandera atau rakyat men-sweeping WN Malaysia," terangnya.
Lebih lanjut Irul mendorong Pemerintah Indonesia, untuk lebih tegas dalam melakukan pendekatan dengan kelompok teror tersebut agar peristiwa penyanderaan tidak kembali terulang.
"Jika soft diplomasi tidak mempan, maka bisa lakukan diplomasi senjata atau semacam operasi militer," tandasnya.
"Aksi penyanderaan yang kerap terjadi ini tidak bisa ditolerir lagi. Pemerintah Malaysia harus membantu secara serius pembebasan WNI yang disandera," kata Koordinator Front Nasional Anti Penyanderaan Irul dalam keterangan tertulis, Minggu (17/9/2016).
Irul melanjutkan, tindak kejahatan yang terjadi di wilayah perairan Malaysia menunjukkan lemahnya keamanan di kawasan perairan itu. Maka itu, dia menilai, hal itu ada kegagalan Malaysia dalam melindungi aktivitas di wilayah perairannya.
Kata dia, pemerintah Malaysia harus membentuk tim investigasi untuk menyelidiki dugaan adanya keterlibatan aparat Malaysia baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga melonggarkan pengamanan yang memudahkan sekelompok penjahat melakukan aksinya.
"Kami mendesak pemerintah Indonesia untuk melayangkan nota protes terhadap Malaysia yang tidak sungguh-sungguh melindungi kepentingan Indonesia maupun WNI yang berada dalam otoritas wilayahnya," tuturnya.
Irul pun mengancam jika pemerintah Malaysia tidak serius membantu pembebasan sandera WNI, maka rakyat Indonesia akan melakukan sweeping warga malaysia di Indonesia sebagai aksi balasan. "Bantu bebaskan WNI yang disandera atau rakyat men-sweeping WN Malaysia," terangnya.
Lebih lanjut Irul mendorong Pemerintah Indonesia, untuk lebih tegas dalam melakukan pendekatan dengan kelompok teror tersebut agar peristiwa penyanderaan tidak kembali terulang.
"Jika soft diplomasi tidak mempan, maka bisa lakukan diplomasi senjata atau semacam operasi militer," tandasnya.
(maf)
Explore More