Makanan Jamaah Haji se-Asia Berlabel Kemenag RI, DPR: Ini Aneh
Minggu, 11 September 2016 - 12:52 WIB
Makanan Jamaah Haji se-Asia Berlabel Kemenag RI, DPR: Ini Aneh
A
A
A
JAKARTA - DPR menemukan makan siang dan malam untuk seluruh jamaah haji se-Asia Tenggara berlabel Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia (RI). Itu dinilai suatu yang aneh dan ganjil, hal itu ditemukan oleh Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo yang saat ini sedang menunaikan ibadah haji di Tanah Suci bersama sang istri.
Firman menemukan hal demikian sejak Sabtu 10 September 2016 waktu setempat. "Ditemukan sesuatu yang aneh dan ganjil, makan siang dan malam yang menggunakan kemasan Kementerian Agama RI, namun didistribusikan di semua jamaah Asia Tenggara," kata Firman dalam keterangan tertulis, Minggu (11/9/2016).
Maka itu, Firman mempertanyakan hal demikian kepada Kemenag. "Harus diminta pertanggungjawaban Kementerian Agama RI, apakah ini bagian dari dari tugas Kementerian Agama RI?" tanyanya.
Sebab, hal demikian dianggapnya sangat beresiko tinggi jika seandainya terjadi sabotase dalam bentuk keracunan makanan. Jika demikian, maka Pemerintah RI yang harus bertanggug jawab secara hukum karena makanan itu menggunakan kemasan Kementerian Agama RI.
Politikus Partai Golkar ini meminta Komisi VIII DPR segera memanggil Kemenag untuk dimintai keterangan atau penjelasan atas hal tersebut. "Jangan-jangan ini proyek oknun-oknun tertentu di Kementerian Agama RI," katanya.
Lebih lanjut dia menilai, oknum pejabat Kemenag yang terlibat dalam kasus ini harus diproses hukum sekaligus diberhentikan dari jabatannya. "Karena ini sangat berisiko bagi Pemerintah RI," katanya.
Firman menemukan hal demikian sejak Sabtu 10 September 2016 waktu setempat. "Ditemukan sesuatu yang aneh dan ganjil, makan siang dan malam yang menggunakan kemasan Kementerian Agama RI, namun didistribusikan di semua jamaah Asia Tenggara," kata Firman dalam keterangan tertulis, Minggu (11/9/2016).
Maka itu, Firman mempertanyakan hal demikian kepada Kemenag. "Harus diminta pertanggungjawaban Kementerian Agama RI, apakah ini bagian dari dari tugas Kementerian Agama RI?" tanyanya.
Sebab, hal demikian dianggapnya sangat beresiko tinggi jika seandainya terjadi sabotase dalam bentuk keracunan makanan. Jika demikian, maka Pemerintah RI yang harus bertanggug jawab secara hukum karena makanan itu menggunakan kemasan Kementerian Agama RI.
Politikus Partai Golkar ini meminta Komisi VIII DPR segera memanggil Kemenag untuk dimintai keterangan atau penjelasan atas hal tersebut. "Jangan-jangan ini proyek oknun-oknun tertentu di Kementerian Agama RI," katanya.
Lebih lanjut dia menilai, oknum pejabat Kemenag yang terlibat dalam kasus ini harus diproses hukum sekaligus diberhentikan dari jabatannya. "Karena ini sangat berisiko bagi Pemerintah RI," katanya.
(mhd)
