Rencana Gelar Pahlawan Nasional Soeharto Masih Diendapkan
Jum'at, 09 September 2016 - 14:08 WIB
Rencana Gelar Pahlawan Nasional Soeharto Masih Diendapkan
A
A
A
JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa mengatakan, usulan gelar pahlawan nasional terhadap mantan Presiden Soeharto kewenangannya berada di dewan gelar. Kemensos menilai usulan itu menunggu keputusan dewan gelar.
"Sehingga waktu itu dari dewan gelar memutuskan ini diendapkan sampai menunggu waktu yang tepat," ujar Khofifah di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (9/9/2016).
Menurut Khofifah, pihaknya hanya mendesak kepada dewan gelar untuk memutuskan nama-nama yang diusulkan mendapat gelar pahlawan nasional itu sudah segera ditentukan kepastiannya.
Khofifah enggan berspekulasi tentang waktu pemberian gelar tersebut. Namun dari informasi yang sudah masuk, dia mengaku ada dua usulan pemberian gelar yakni kepada mantan Presiden Abdurahman Wahid alias Gusdur dan Soeharto.
Dia sendiri mengaku belum tahu soal gelar pahlawan nasional itu sudah dilaporkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, laporan itu datangnya dari dewan gelar.
"TP2GP itu dalam koordinasi mensos tapi independen. Kalau TP2GB selesai baru kemudian kemsos menyurat pada dewan gelar baru ke presiden," pungkasnya.
"Sehingga waktu itu dari dewan gelar memutuskan ini diendapkan sampai menunggu waktu yang tepat," ujar Khofifah di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (9/9/2016).
Menurut Khofifah, pihaknya hanya mendesak kepada dewan gelar untuk memutuskan nama-nama yang diusulkan mendapat gelar pahlawan nasional itu sudah segera ditentukan kepastiannya.
Khofifah enggan berspekulasi tentang waktu pemberian gelar tersebut. Namun dari informasi yang sudah masuk, dia mengaku ada dua usulan pemberian gelar yakni kepada mantan Presiden Abdurahman Wahid alias Gusdur dan Soeharto.
Dia sendiri mengaku belum tahu soal gelar pahlawan nasional itu sudah dilaporkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, laporan itu datangnya dari dewan gelar.
"TP2GP itu dalam koordinasi mensos tapi independen. Kalau TP2GB selesai baru kemudian kemsos menyurat pada dewan gelar baru ke presiden," pungkasnya.
(kri)
