Kapolri Optimis Program 100 Hari Kerjanya Tercapai

JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian optimis program 100 hari kerjanya dapat tercapai. Dalam rapat kerja Komisi III DPR hari ini, Tito membeberkan keberhasilan sebelas program prioritas dan 10 komitmennya.

Sebab, program itu disampaikan Tito saat dirinya menjalani uji kelayakan dan kepatutan (Fit and proper test)‎ sebagai calon Kapolri di Komisi III beberapa bulan yang lalu. Tito mengatakan, saat ini masih memasuki tahap 100 hari kerjanya.

"‎Hasil evaluasi tahap 100 hari ini dari tanggal 25 Juli-25 Agustus, ini baru dua bulan dan rencana tiga bulan, rata-rata proses pencapaian kegiatan sebanyak 30,79%. Jadi mulai program 1 sampai 10 itu mencapai berkisar antara 27-38%," ujar Tito di Ruang Rapat Komisi III, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/9/2016).

Dalam kesempatan itu, Tito memaparkan ada visi-misi 11 program prioritas alias promoter. Program promoter itu dibagi menjadi tiga tahapan, yakni tahap I (100 hari pertama), Tahap II (November 2016-Desember 2019) dan Tahap III (Januari 2020-Desember 2021).

"Saat ini sedang tahap 100 hari dan tujuan program promoter ini ingin meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri dengan mewujudkan polisi yang lebih profesional dan modern, itu yang disebut promoter," ucapnya.

Adapun beberapa hal riil yang telah dilaksanakan di antaranya sosialisasi comandder wish secara berjenjang ke bawah, pelayanan publik yang berbasis teknologi, pelayanan integrasi berbasis IT, kentongan online berbasis android, serta panic bottom.

"Selain itu, ada juga delapan standar pendidikan Polri yang sudah kita susun, Santoso juga menjadi salah satu program quick wins dan itu sudah berhasil kita netralisir. Artinya, sudah tewas tertembak dalam penyerapan di Poso dan itu yang menjadi target yang utama," kata mantan kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ini.

Selain itu, pembentukan Polda Sulawesi Barat, peningkatan tipologi‎ Polda Sulawesi Utara dan Kalimantan Barat yang sudah diresmikan, serta pengusulan beberapa Polda baru seperti Kalimantan Utara sekaligus peningkatan Polda Lampung, Riau dan Kepulauan Riau.

"Kemudian penguatan kerja sama dengan beberapa stakeholder cukup banyak kita lakukan komunikasi dengan NU dan sejumlah pihak lainnya," tutur mantan Kapolda Metrojaya ini.

Sedangkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di internal Polri, kata dia, saat ini sedang disusun Peraturan Kapolri (Perkap) tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), kepemilikan barang mewah, pengendalian gratifikasi dan usaha bisnis sebagian pegawai negeri pada Polri, serta aplikasi whistle blower sistem.‎

"Kemudian edaran Kapolri tentang pola hidup sederhana," pungkasnya.

Dirinya juga menjelaskan sebelas program prioritas, di antaranya pemantapan reformasi internal Polri, peningkatan pelayanan publik yang lebih mudah bagi masyarakat dan berbasis teknologi informasi, penanganan kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi yang lebih optimal, peningkatan profesionalisme Polri menuju keunggulan.

Kemudian peningkatan kesejahteraan anggota Polri‎, penataan kelembagaan dan pemenuhan proporsionalitas anggaran serta kebutuhan minimal sarana prasarana, penguatan harkamtibmas.

Lalu, membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap kamtibmas, penegakan hukum yang lebih profesional dan berkeadilan, penguatan pengawasan an melanjutkan quick wins Polri.