Ini Tantangan Budi Gunawan ketika Memimpin BIN Nantinya
Jum'at, 02 September 2016 - 14:50 WIB
Ini Tantangan Budi Gunawan ketika Memimpin BIN Nantinya
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengirim surat mengenai pergantian posisi kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ke pemimpin DPR hari ini. Dalam surat yang dikirimkan melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno, nama Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan diajukan sebagai pengganti Letjen TNI (Purn) Sutiyoso.
Menanggapi hal itu, Praktisi Media dan Komunikasi Despen Ompusunggu menilai intelijen digital (Digital Intelligence) sebagai tantangan bagi BIN di bawah kepemimpinan Budi Gunawan nantinya. Hal itu mengingat berbagai bentuk kejahatan modern yang mengancam eksistensi manusia dan negara, berbasis kegiatan digital.
"BIN harus punya kemampuan analisa akurat dan relevan, terhadap arus informasi yang begitu cepat laksana supersonik. Kejahatan hingga perang pun sudah merambah dunia cyber, tapi nyata," ujar Despen Ompusunggu dalam keterangan tertulisnya, Jumat (2/9/2016).
Dia berpendapat, aneka bentuk kejahatan baik berskala lokal dan global atau trans nasional, yang tidak mengenal batas dan waktu saat ini bertransformasi menggunakan teknologi media baru atau digital, sebagai infrastruktur kejahatan dengan dukungan software (perangkat lunak) dan hardware (perangkat keras) yang amat canggih.
Bahkan, lanjut dia, kelompok teroris, perbankan hingga profiling terhadap orang dan perusahaan melakukan aksinya dengan dukungan digital. Dia berpandangan, kejahatan konvensional memang tidak boleh diabaikan.
"Namun, dengan memperkuat basis digital intelligence, BIN akan lebih responsif dan mampu melakukan antisipasi serta memprediksi kejahatan yang bakal mengancam eksistensi negara dari dalam maupun luar negeri," jelasnya.
Lebih lanjut, kata dia, BIN juga harus mampu memberikan laporan analisa secara berkala atau briefing intelligence yang tepat dan akurat kepada Presiden Jokowi berdasarkan kehandalan intelijen digital. Hal ini agar bisa digunakan sebagai basis mengambil kebijakan.
Di samping itu, BIN harus berfungsi secara modern dan efektif mengirim informasi penting yang bersifat akurat dan rahasia kepada presiden sebagai user. Dia juga meminta agar BIN mampu menjadi filter, mata dan telinga Presiden Jokowi serta tegak lurus bagi kepentingan negara, termasuk keterlibatan BIN dalam melakukan profiling hingga background check bagi calon pejabat negara.
"Jangan lagi BIN justru mendapat laporan setelah kejadian, kan aneh," ucapnya.
Adapun untuk membangun digital intelligence, tentu saja dibutuhkan perangkat teknologi termutakhir, dan tidak boleh kalah dengan alat-alat canggih yang dimiliki penjahat. "Sehingga ketersediaan dana tidak boleh jadi alasan bagi ketidakmampuan BIN membangun intelijen berbasis digital," pungkasnya.
Menanggapi hal itu, Praktisi Media dan Komunikasi Despen Ompusunggu menilai intelijen digital (Digital Intelligence) sebagai tantangan bagi BIN di bawah kepemimpinan Budi Gunawan nantinya. Hal itu mengingat berbagai bentuk kejahatan modern yang mengancam eksistensi manusia dan negara, berbasis kegiatan digital.
"BIN harus punya kemampuan analisa akurat dan relevan, terhadap arus informasi yang begitu cepat laksana supersonik. Kejahatan hingga perang pun sudah merambah dunia cyber, tapi nyata," ujar Despen Ompusunggu dalam keterangan tertulisnya, Jumat (2/9/2016).
Dia berpendapat, aneka bentuk kejahatan baik berskala lokal dan global atau trans nasional, yang tidak mengenal batas dan waktu saat ini bertransformasi menggunakan teknologi media baru atau digital, sebagai infrastruktur kejahatan dengan dukungan software (perangkat lunak) dan hardware (perangkat keras) yang amat canggih.
Bahkan, lanjut dia, kelompok teroris, perbankan hingga profiling terhadap orang dan perusahaan melakukan aksinya dengan dukungan digital. Dia berpandangan, kejahatan konvensional memang tidak boleh diabaikan.
"Namun, dengan memperkuat basis digital intelligence, BIN akan lebih responsif dan mampu melakukan antisipasi serta memprediksi kejahatan yang bakal mengancam eksistensi negara dari dalam maupun luar negeri," jelasnya.
Lebih lanjut, kata dia, BIN juga harus mampu memberikan laporan analisa secara berkala atau briefing intelligence yang tepat dan akurat kepada Presiden Jokowi berdasarkan kehandalan intelijen digital. Hal ini agar bisa digunakan sebagai basis mengambil kebijakan.
Di samping itu, BIN harus berfungsi secara modern dan efektif mengirim informasi penting yang bersifat akurat dan rahasia kepada presiden sebagai user. Dia juga meminta agar BIN mampu menjadi filter, mata dan telinga Presiden Jokowi serta tegak lurus bagi kepentingan negara, termasuk keterlibatan BIN dalam melakukan profiling hingga background check bagi calon pejabat negara.
"Jangan lagi BIN justru mendapat laporan setelah kejadian, kan aneh," ucapnya.
Adapun untuk membangun digital intelligence, tentu saja dibutuhkan perangkat teknologi termutakhir, dan tidak boleh kalah dengan alat-alat canggih yang dimiliki penjahat. "Sehingga ketersediaan dana tidak boleh jadi alasan bagi ketidakmampuan BIN membangun intelijen berbasis digital," pungkasnya.
(kri)
