PPP Usul Semua Kewarganegaraan Menteri Kabinet Kerja Dicek
Kamis, 18 Agustus 2016 - 14:46 WIB
PPP Usul Semua Kewarganegaraan Menteri Kabinet Kerja Dicek
A
A
A
JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengusulkan agar semua kewarganegaraan jajaran Kabinet Kerja dicek. Hal itu dinilai perlu untuk membuktikan apakah ada antek asing atau tidak di internal pemerintah.
"Kalau mau disebut adanya antek asing ya sekalian aja semua kabinet dicek. Kan bukan hanya Arcandra yang dicurigai," ujar Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/8/2016).
Dia mengungkapkan, PPP tak setuju dengan wacana pengajuan hak interpelasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dwi kewarganegaraan Arcandra Tahar.
Sebab, menurut dia, persoalan itu sudah selesai ketika Presiden Jokowi memberhentikan Arcandra Tahar dari jabatan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Adapun Arcandra diberhentikan dari jabatan Menteri ESDM karena dwi kewarganegaraan.
"Tidak perlu diinterpelasi. Dengan dia diberhentikan maka buat PPP kasus Arcandra secara hukum politik selesai. Presiden sudah lakukan korektif action dengan memberhentikan itu," kata anggota Komisi III DPR ini.
Dengan memberhentikan Arcandra dari jabatan menteri ESDM, menurut dia, Presiden Jokowi mengakui ada kekeliruan dalam proses pengangkatan yang bersangkutan. Dirinya menyampaikan, PPP setuju jika kewarganegaraan Arcandra dipulihkan menjadi warga negara Indonesia.
"Terhadap rencana pemerintah untuk berikan kembali kewarganegaraan kembali pada archandra, PPP setuju tapi kan ada pendapat kan harus tinggal dulu di sini lima tahun berturut-turut," pungkasnya.
"Kalau mau disebut adanya antek asing ya sekalian aja semua kabinet dicek. Kan bukan hanya Arcandra yang dicurigai," ujar Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/8/2016).
Dia mengungkapkan, PPP tak setuju dengan wacana pengajuan hak interpelasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dwi kewarganegaraan Arcandra Tahar.
Sebab, menurut dia, persoalan itu sudah selesai ketika Presiden Jokowi memberhentikan Arcandra Tahar dari jabatan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Adapun Arcandra diberhentikan dari jabatan Menteri ESDM karena dwi kewarganegaraan.
"Tidak perlu diinterpelasi. Dengan dia diberhentikan maka buat PPP kasus Arcandra secara hukum politik selesai. Presiden sudah lakukan korektif action dengan memberhentikan itu," kata anggota Komisi III DPR ini.
Dengan memberhentikan Arcandra dari jabatan menteri ESDM, menurut dia, Presiden Jokowi mengakui ada kekeliruan dalam proses pengangkatan yang bersangkutan. Dirinya menyampaikan, PPP setuju jika kewarganegaraan Arcandra dipulihkan menjadi warga negara Indonesia.
"Terhadap rencana pemerintah untuk berikan kembali kewarganegaraan kembali pada archandra, PPP setuju tapi kan ada pendapat kan harus tinggal dulu di sini lima tahun berturut-turut," pungkasnya.
(kri)
