Jokowi Copot Arcandra, Begini Reaksi Sekjen PDIP
Jokowi Copot Arcandra, Begini Reaksi Sekjen PDIP
A
A
A
JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo yang memberhentikan Arcandra Tahar dari jabatan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Partai berlambang kepala banteng ini menilai kasus pencopotan Arcandra terkait persoalan kewarganegaraan bisa mejadi pelajaran bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan pada masa mendatang.
"Terkait kasus Pak Arcandra kami sejak awal beri dukungan atas keputusan politik Presiden Jokowi. Kami sejak awal yakin Pak Jokowi akan melaksanakan konstitusi dan undang-undang dengan selurus-lurusnya. Ini pembelajaran," tutur Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto di Kantor PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (17/8/2016).
Menurut dia, persoalan menyangkut Arcandra menjadi pelajaran terkait sistem administrasi kewarganegaraan. Termasuk dalam melakukan seleksi terhadap calon pejabat.
"Karena di dalam UU Kewarganegaraan ditegaskan, warga negara tak hanya satukan dedikasi kita sebagai bangsa, tetapi juga menuntut seluruh jiwa raga," tutur Hasto. (Baca juga: Menteri ESDM Arcandra Tahar Dicopot)
Ketika PDIP mendapat informasi soal kewarganegaraan ganda yang dimiliki Arcandra, Hasto mengaku langsung mengkaji hal itu. "Jabatan strategis oleh undang- undang tak dibenarkan. Keputusan Presiden itu keputusan tepat yang didukung PDIP," tuturnya.
Partai berlambang kepala banteng ini menilai kasus pencopotan Arcandra terkait persoalan kewarganegaraan bisa mejadi pelajaran bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan pada masa mendatang.
"Terkait kasus Pak Arcandra kami sejak awal beri dukungan atas keputusan politik Presiden Jokowi. Kami sejak awal yakin Pak Jokowi akan melaksanakan konstitusi dan undang-undang dengan selurus-lurusnya. Ini pembelajaran," tutur Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto di Kantor PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (17/8/2016).
Menurut dia, persoalan menyangkut Arcandra menjadi pelajaran terkait sistem administrasi kewarganegaraan. Termasuk dalam melakukan seleksi terhadap calon pejabat.
"Karena di dalam UU Kewarganegaraan ditegaskan, warga negara tak hanya satukan dedikasi kita sebagai bangsa, tetapi juga menuntut seluruh jiwa raga," tutur Hasto. (Baca juga: Menteri ESDM Arcandra Tahar Dicopot)
Ketika PDIP mendapat informasi soal kewarganegaraan ganda yang dimiliki Arcandra, Hasto mengaku langsung mengkaji hal itu. "Jabatan strategis oleh undang- undang tak dibenarkan. Keputusan Presiden itu keputusan tepat yang didukung PDIP," tuturnya.
(dam)
Explore More