Pemerintah Diminta Tak Pangkas Anggaran Pertahanan

JAKARTA - Pemerintah diingatkan untuk tidak memotong anggaran di bidang pertahanan dan keamanan (hankam). Pemangkasan anggaran hankam dinilai dapat memengaruhi dayat gentar Indonesia di mata negara lain.

Begitu pun anggaran untuk pemberantasan narkoba. "Pemerintah tidak boleh memotong anggaran sektor Hankam dan BNN, untuk menjaga kedaulatan NKRI, TNI harus mengejar ketertinggalan postur alat utama sistem persenjataan (alutsista)," ujar Anggota Komisi I DPR Bobby Rizaldi dalam keterangan tertulisnya, Senin (8/8/2016).

Bobi berpendapat, sektor pertahanan tidak hanya‎ memerlukan dana untuk modernisasi alutsista, melainkan juga membutuhkan perawatan dan pembelian yang baru. "Narkoba juga sudah menjadi ancaman generasi muda yang paling priotitas, seperti juga Polri yang menjaga ketertiban sipil tidak boleh dikurangi," tutur politikus Partai Golkar.

Pemangkasan anggaran sektor hankam‎ dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dinilainya berbahaya. Dia menganggap pemangkasan anggaran sektor tersebut sama saja melemahkan kekuatan negara. "Kalau mau dipotong, tahun depan saja, jangan mengurangi apa yang sudah diprogramkan tahun 2016 ini," katanya.

Adapun keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengangkat Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan pada momentum perombakan atau reshuffle Kabinet Kerja jilid II dianggap pilihan tepat.

Akan tetapi, kondisi moneter dan fiskal saat ini berbeda dengan kondisi tahun 2008, yaitu Minimum Essential Forces (MEF) TNI baru dimulai, dan anggaran Polri naik signifikan dari tahun 2011 hanya Rp3,7 triliun sampai 2016 sebesar Rp73 triliun.

Dia berharap Menkeu Sri Mulyani tidak mengubah peta jalan (road map) sektor hankam yang sudah dimulai tahun 2008.