Jadi Menko Maritim, Luhut Panjaitan Akan Tegas Soal Reklamasi
Jum'at, 29 Juli 2016 - 15:24 WIB
Jadi Menko Maritim, Luhut Panjaitan Akan Tegas Soal Reklamasi
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengaku sudah mendapat arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyelesaikan masalah kemaritiman.
Ada15 poin tugas menanti dan harus diselesaikan dirinya. Salah satunya masalah perbatasan laut Indonesia dengan Malaysia dan Filipina. Kendati begitu, Luhut enggan banyak berbicara mengenai target penyelesaian 15 poin itu sebelum dibahas bersama di internal kementeriannya.
"Saya sekali lagi belum mau bicara terlalu banyak sebelum saya bicara dengan staf saya, teman-teman kementerian di bawah koordinasi saya dan pengendalian dari Menko Maritim," ujar Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/7/2016).
Luhut tidak menampik 15 poin itu salah satunya mengenai reklamasi yang dinilainya masih banyak yang harus diselesaikan. Menurut dia, masalah reklamasi pantai harus mendapat perhatian untuk diperbaiki.
"Kita hidup harus bisa mencari solusi, solusi yang juga harus melihat kredibilitas dari pemerintah tidak boleh rusak gara-gara kita tidak mematuhi apa yang sudah kita janjikan," tutur mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan itu.
Masalah izin reklamasi menjadi perhatian publik setelah adanya perbedaan pendapat antara pemerintah pusat dan daerah. Satu contoh yang paling terlihat di publik adalah perseteruan antara mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Bahkan beda pendapat juga melibatkan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.
Terkait masalah tersebut, Luhut mengaku akan bersikap tegas dalam menyelesaikan."Ya kita harus tegas. Apa nanti setelah kita lihat urutnya, pasti ada solusinya. Dan kalau saya sudah buat apa keputusannya nanti, itu keputusan yang menurut saya keputusan terbaikan" katanya.
Ada15 poin tugas menanti dan harus diselesaikan dirinya. Salah satunya masalah perbatasan laut Indonesia dengan Malaysia dan Filipina. Kendati begitu, Luhut enggan banyak berbicara mengenai target penyelesaian 15 poin itu sebelum dibahas bersama di internal kementeriannya.
"Saya sekali lagi belum mau bicara terlalu banyak sebelum saya bicara dengan staf saya, teman-teman kementerian di bawah koordinasi saya dan pengendalian dari Menko Maritim," ujar Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/7/2016).
Luhut tidak menampik 15 poin itu salah satunya mengenai reklamasi yang dinilainya masih banyak yang harus diselesaikan. Menurut dia, masalah reklamasi pantai harus mendapat perhatian untuk diperbaiki.
"Kita hidup harus bisa mencari solusi, solusi yang juga harus melihat kredibilitas dari pemerintah tidak boleh rusak gara-gara kita tidak mematuhi apa yang sudah kita janjikan," tutur mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan itu.
Masalah izin reklamasi menjadi perhatian publik setelah adanya perbedaan pendapat antara pemerintah pusat dan daerah. Satu contoh yang paling terlihat di publik adalah perseteruan antara mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Bahkan beda pendapat juga melibatkan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.
Terkait masalah tersebut, Luhut mengaku akan bersikap tegas dalam menyelesaikan."Ya kita harus tegas. Apa nanti setelah kita lihat urutnya, pasti ada solusinya. Dan kalau saya sudah buat apa keputusannya nanti, itu keputusan yang menurut saya keputusan terbaikan" katanya.
(dam)
