Respons Hanura Terkait Wiranto Jabat Menko Polhukam
Rabu, 27 Juli 2016 - 14:14 WIB
Respons Hanura Terkait Wiranto Jabat Menko Polhukam
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto resmi menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) menggantikan Luhut Binsar Panjaitan.
Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hanura Berliana Kartakusuma, terpilihnya Wiranto adalah salah satu bentuk rasa cinta pada bangsa Indonesia dan bentuk pengabdian pada bangsa.
"Beliau (Wiranto) berlatar belakang TNI, sebagai warga negara yang cinta bangsa negara itu jadi prioritas utama dibandingkan prioritas yang lain," kata Berliana di DPR, Jakarta, Rabu (27/7/2016).
Maka dari itu Berliana mengucapkan terimakasih karena telah mempercayakan dan memberi kesempatan Ketua Umum Partai Hanura untuk menuangkan pengabdiannya kepada bangsa Indonesia melalu jabatannya sebagai Menko Polhukam.
"Itu kehormatan sebagai pengabdian bangsa dan negara," ucap Berliana.
Dengan terpilihnya Wiranto, maka tentu posisi Ketua Umum Hanura harus diambil alih oleh anggota lainnya karena sesuai aturan seorang Menteri tidak boleh menjabat dua posisi.
"Mekanisme Partai Hanura akan dibicarakan lebih jauh pada pengambil keputusan partai, bagaimana menyikapi dari keputusan presiden terhadap ketua umum, semua lengkap di AD/ART," jelasnya.
Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hanura Berliana Kartakusuma, terpilihnya Wiranto adalah salah satu bentuk rasa cinta pada bangsa Indonesia dan bentuk pengabdian pada bangsa.
"Beliau (Wiranto) berlatar belakang TNI, sebagai warga negara yang cinta bangsa negara itu jadi prioritas utama dibandingkan prioritas yang lain," kata Berliana di DPR, Jakarta, Rabu (27/7/2016).
Maka dari itu Berliana mengucapkan terimakasih karena telah mempercayakan dan memberi kesempatan Ketua Umum Partai Hanura untuk menuangkan pengabdiannya kepada bangsa Indonesia melalu jabatannya sebagai Menko Polhukam.
"Itu kehormatan sebagai pengabdian bangsa dan negara," ucap Berliana.
Dengan terpilihnya Wiranto, maka tentu posisi Ketua Umum Hanura harus diambil alih oleh anggota lainnya karena sesuai aturan seorang Menteri tidak boleh menjabat dua posisi.
"Mekanisme Partai Hanura akan dibicarakan lebih jauh pada pengambil keputusan partai, bagaimana menyikapi dari keputusan presiden terhadap ketua umum, semua lengkap di AD/ART," jelasnya.
(maf)
