Sinyal Reshuffle Menguat, Ini 11 Menteri yang Layak Diganti
Rabu, 27 Juli 2016 - 09:24 WIB
Sinyal Reshuffle Menguat, Ini 11 Menteri yang Layak Diganti
A
A
A
JAKARTA - Sinyal perombakan (reshuffle) kabinet dari Istana Negara semakin menguat. Direktur Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago menyebutkan setidaknya ada 11 menteri yang layak dicopot dalam reshuffle jilid II kali ini.
Sejumlah menteri tersebut dinilai Pangi layak dicopot lantaran tidak memiliki performa baik dalam menterjemahkan program Nawacita Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Di deretan pertama, Pangi menyebut Menteri BUMN Rini Soemarno sebagai menteri yang layak diganti. Selama ini, kata Pangi, tidak tampak terobosan Rini dalam menyehatkan BUMN. Sementara kebijakan Rini juga dinilai tidak nasionalis.
"Memaksakan proyek kereta cepat yang dibangun China, hanya bisa dinikmati kelas atas, hingga berpotensi merugikan keuangan negara. Selain itu, Rini tidak memiliki road map serta desain BUMN dan gagal merawat trayek kebangsaan," ujar Pangi kepada Sindonews, Rabu (27/6/2016).
Kedua, Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Amran disebut tidak mampu dan tidak paham mewujudkan kedaultan pangan. Amran justru merespons kegelisahan dan kepanikan masyarakat dengan kebijakan instan seperti impor pangan.
Ketiga, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan juga disebut layak dicopot. Jonan dinilai tidak responsif dalam bersikap dan bertindak. Pangi pun menyebut peristiwa macet parah di Tol Brebes pada mudik Lebaran lalu sebagai rapor merah Jonan.
Keempat, Yuddy Chrisnandi. Sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Yuddy dinilai sering melakukan blunder politik. Kebijakannya seringkali inkonsisten, dan kerap mempunyai agenda politik sendiri demi kepentingan pribadi.
"Kebijakan soal membolehkan penggunaan kendaraan dinas untuk Lebaran, belakangan melarang menggunakan kendaraan pelat merah, melarang rapat di hotel, belakangan membolehkan lagi. Terkesan plin-plan kebijakannya dan tidak matang namun terlalu cepat diumbar ke publik," ucap Pangi.
Kelima, Menteri ESDM Sudirman Said. Sudirman dinilai Pangi telah membuat kekisruhan dengan kasus 'Papa Minta Saham' hingga surat kesepakatan perpanjangan kontrak Freeport.
Keenam, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri. Dhakiri dinilai tidak mampu mengurai problem Pemutusan Hubungan Pekerjaan (PHK). Preseden buruk juga muncuk karena gagal menghentikan gelombang imigran China. Di saat rakyat pribumi sulit mendapatkan pekerjaan, tenaga kerja Cina malah makin banyak masuk ke Indonesia bekerja sebagai buruh.
Ketujuh, Menteri Keungan Bambang Brodjonegoro. Pangi mengatakan, kebijakan keuangan yang dikeluarkan Bambang tidak nyambung dengan Nawacita Presiden. Bambang gagal mewujudkan independesi Indonesia dari lembaga keuangan internasional, serta paket-paket ekonomi yang dirumuskan tim ekonomi tidak mampu menjaga jangkar stabilitas dan kesejahteraan.
Delapan, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek juga dinali layak direshuffle. Kasus vaksin palsu menjadi kasus yang tidak bisa dipandang enteng. "Menteri Kesehatan harus bertanggung jawab, banyak anak-anak yg jadi korban. Ini tragedi bagi generasi anak Indonesia," ucap Pangi.
Sembilan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohanna Yembise. Yembise dinilai gagal melindungi anak Indonesia di saat angka kekerasan terhadap anak terus meningkat.
Sepuluh, Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong yang dianggap menjalankan prinsip ekonomi neo liberal dalam perdagangan. Melalui resep tersebut, Lembong disebut Pangi gagal memutus rantai perdagangan yang panjang.
Sebelas, Menteri Desa dan Pembagunan Daerah Tertinggal Marwan Jafar. Pangi mengatakan, progam dana desa yang diluncurkan Marwan justru dijadikan sebagai komoditas politik dan kepentingan partai. "Dana Rp1 miliar per desa belum ada geliat mengerakkan ekonomi dan pertumbuhan di desa-desa," ucap Pangi.
Saiful
Sejumlah menteri tersebut dinilai Pangi layak dicopot lantaran tidak memiliki performa baik dalam menterjemahkan program Nawacita Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Di deretan pertama, Pangi menyebut Menteri BUMN Rini Soemarno sebagai menteri yang layak diganti. Selama ini, kata Pangi, tidak tampak terobosan Rini dalam menyehatkan BUMN. Sementara kebijakan Rini juga dinilai tidak nasionalis.
"Memaksakan proyek kereta cepat yang dibangun China, hanya bisa dinikmati kelas atas, hingga berpotensi merugikan keuangan negara. Selain itu, Rini tidak memiliki road map serta desain BUMN dan gagal merawat trayek kebangsaan," ujar Pangi kepada Sindonews, Rabu (27/6/2016).
Kedua, Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Amran disebut tidak mampu dan tidak paham mewujudkan kedaultan pangan. Amran justru merespons kegelisahan dan kepanikan masyarakat dengan kebijakan instan seperti impor pangan.
Ketiga, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan juga disebut layak dicopot. Jonan dinilai tidak responsif dalam bersikap dan bertindak. Pangi pun menyebut peristiwa macet parah di Tol Brebes pada mudik Lebaran lalu sebagai rapor merah Jonan.
Keempat, Yuddy Chrisnandi. Sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Yuddy dinilai sering melakukan blunder politik. Kebijakannya seringkali inkonsisten, dan kerap mempunyai agenda politik sendiri demi kepentingan pribadi.
"Kebijakan soal membolehkan penggunaan kendaraan dinas untuk Lebaran, belakangan melarang menggunakan kendaraan pelat merah, melarang rapat di hotel, belakangan membolehkan lagi. Terkesan plin-plan kebijakannya dan tidak matang namun terlalu cepat diumbar ke publik," ucap Pangi.
Kelima, Menteri ESDM Sudirman Said. Sudirman dinilai Pangi telah membuat kekisruhan dengan kasus 'Papa Minta Saham' hingga surat kesepakatan perpanjangan kontrak Freeport.
Keenam, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri. Dhakiri dinilai tidak mampu mengurai problem Pemutusan Hubungan Pekerjaan (PHK). Preseden buruk juga muncuk karena gagal menghentikan gelombang imigran China. Di saat rakyat pribumi sulit mendapatkan pekerjaan, tenaga kerja Cina malah makin banyak masuk ke Indonesia bekerja sebagai buruh.
Ketujuh, Menteri Keungan Bambang Brodjonegoro. Pangi mengatakan, kebijakan keuangan yang dikeluarkan Bambang tidak nyambung dengan Nawacita Presiden. Bambang gagal mewujudkan independesi Indonesia dari lembaga keuangan internasional, serta paket-paket ekonomi yang dirumuskan tim ekonomi tidak mampu menjaga jangkar stabilitas dan kesejahteraan.
Delapan, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek juga dinali layak direshuffle. Kasus vaksin palsu menjadi kasus yang tidak bisa dipandang enteng. "Menteri Kesehatan harus bertanggung jawab, banyak anak-anak yg jadi korban. Ini tragedi bagi generasi anak Indonesia," ucap Pangi.
Sembilan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohanna Yembise. Yembise dinilai gagal melindungi anak Indonesia di saat angka kekerasan terhadap anak terus meningkat.
Sepuluh, Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong yang dianggap menjalankan prinsip ekonomi neo liberal dalam perdagangan. Melalui resep tersebut, Lembong disebut Pangi gagal memutus rantai perdagangan yang panjang.
Sebelas, Menteri Desa dan Pembagunan Daerah Tertinggal Marwan Jafar. Pangi mengatakan, progam dana desa yang diluncurkan Marwan justru dijadikan sebagai komoditas politik dan kepentingan partai. "Dana Rp1 miliar per desa belum ada geliat mengerakkan ekonomi dan pertumbuhan di desa-desa," ucap Pangi.
Saiful
(kri)
