Pemerintah Diminta Awasi Tenaga Kerja Asing
Minggu, 17 Juli 2016 - 11:36 WIB
Pemerintah Diminta Awasi Tenaga Kerja Asing
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta pemerintah lebih memperhatikan soal nasib tenaga kerja Indonesia. Dia menyebut ada keganjilan dari pernyataan pemerintah dalam menyikapi persoalan ketenagakerjaan.
Adapun yang disorot Fadli ialah pernyataan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri beberapa waktu lalu yang menyatakan jumlah tenaga kerja asing cenderung turun. "Ini kan aneh, padahal kita sudah masuk ASEAN Economic Community, dan apalagi sejak Juni 2015 lalu pemerintah telah membebaskan visa kunjungan dari 169 negara ke Indonesia. Pasti ada persoalan di situ," kata Fadli, Sabtu 16 Juli 2016.
Fadli menegaskan pemerintah harus benar-benar melakukan pengecekan terhadap keberadaan tenaga kerja asing. "Harus dicek benar itu,” tambahnya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menilai isu mengenai banyaknya buruh asal Cina merupakan isu sensitif yang harus disikapi secara hati-hati oleh Pemerintah Indonesia. Dia mengingatkan pemerintah untuk tidak menganggap ringan isu tersebut.
Menurut Fadli, tidak ada negara di dunia yang membuka pintunya sedemikian lebar bagi tenaga kerja asing, kecuali kualifikasinya tidak tersedia di dalam negeri.
“Di ASEAN saja, dalam MEA, kita punya perjanjian bahwa pekerja asing yang diperbolehkan hanya terkait delapan profesi dan itupun jabatannya spesifik dan telah ditentukan,” ungkap Fadli.
Lanjut dia, sebagai investor, Cina hanya merupakan negara dengan investasi terbesar kesembilan di Indonesia. Begitu juga sebagai kreditor, kredit dari Cina hanya menempati urutan kelima, kalah oleh Singapura, Jepang, AS dan Belanda.
"Tapi anehnya, jumlah tenaga kerja asing kita didominasi oleh Cina. Dari sisi politik dagang, sudah jelas Cina lebih diuntungkan daripada kita.” tuturnya.
Adapun yang disorot Fadli ialah pernyataan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri beberapa waktu lalu yang menyatakan jumlah tenaga kerja asing cenderung turun. "Ini kan aneh, padahal kita sudah masuk ASEAN Economic Community, dan apalagi sejak Juni 2015 lalu pemerintah telah membebaskan visa kunjungan dari 169 negara ke Indonesia. Pasti ada persoalan di situ," kata Fadli, Sabtu 16 Juli 2016.
Fadli menegaskan pemerintah harus benar-benar melakukan pengecekan terhadap keberadaan tenaga kerja asing. "Harus dicek benar itu,” tambahnya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menilai isu mengenai banyaknya buruh asal Cina merupakan isu sensitif yang harus disikapi secara hati-hati oleh Pemerintah Indonesia. Dia mengingatkan pemerintah untuk tidak menganggap ringan isu tersebut.
Menurut Fadli, tidak ada negara di dunia yang membuka pintunya sedemikian lebar bagi tenaga kerja asing, kecuali kualifikasinya tidak tersedia di dalam negeri.
“Di ASEAN saja, dalam MEA, kita punya perjanjian bahwa pekerja asing yang diperbolehkan hanya terkait delapan profesi dan itupun jabatannya spesifik dan telah ditentukan,” ungkap Fadli.
Lanjut dia, sebagai investor, Cina hanya merupakan negara dengan investasi terbesar kesembilan di Indonesia. Begitu juga sebagai kreditor, kredit dari Cina hanya menempati urutan kelima, kalah oleh Singapura, Jepang, AS dan Belanda.
"Tapi anehnya, jumlah tenaga kerja asing kita didominasi oleh Cina. Dari sisi politik dagang, sudah jelas Cina lebih diuntungkan daripada kita.” tuturnya.
(dam)
