Sejumlah Menteri yang Masuk Radar Reshuffle
Kamis, 14 Juli 2016 - 18:19 WIB
Sejumlah Menteri yang Masuk Radar Reshuffle
A
A
A
JAKARTA - Rajinnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil sejumlah menteri ke Istana belakangan ini semakin menguatkan isu adanya reshuffle kabinet jilid II dalam waktu dekat. Apalagi, Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) semakin mantap menyatakan dukungannya untuk Pemerintahan Jokowi-JK.
Pengamat politik dari Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menyebutkan ada sejumlah menteri maupun pejabat setingkat menteri yang layak diganti karena dinilai kinerjanya kurang memuaskan dan kerap membuat langkah kontroversial. Beberapa diantaranya, Jaksa Agung HM Prasetyo , Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan Menpan RB Yuddy Chrisnandi.
"Jaksa Agung HM Prasetyo misalnya, dia dinilai tebang pilih dan terlalu partisan dalam penegakan hukum tak jarang menimbulkan kontroversi. Menteri BUMN Rini Soemarno semangatnya privatisasi, asing oriented dan kerap benturan dengan DPR dan kementerian lain. Sementara Iganasius Jonan dinilai kebijakannya diskriminatif dan gagal total dalam kebijakan arus mudik lebaran tahun ini yang menelan banyak korban dalam peristiwa Brexit," ujar Karyono, Jakarta, Kamis (14/7/2016).
Dia menambahkan, sejumlah menteri yang kinerjanya dianggap lambat, tidak ada kemajuan signifikan seperti Mendikbud Anis Baswedan, Menteri Pertanian Amran Sulaeman, dan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri. Namun, katab dia, pergantian para menteri menjadi hak prerogatif Presiden Jokowi. (Baca: Jokowi Rajin Panggil Menteri, Seskab Jelaskan Isu Reshuffle)
"Tak ketinggalan Menteri ESDM Sudirman Said juga layak diganti karena kerap membuat kebijakan yang kurang pro rakyat," ucapnya.
Pengamat politik dari Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menyebutkan ada sejumlah menteri maupun pejabat setingkat menteri yang layak diganti karena dinilai kinerjanya kurang memuaskan dan kerap membuat langkah kontroversial. Beberapa diantaranya, Jaksa Agung HM Prasetyo , Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan Menpan RB Yuddy Chrisnandi.
"Jaksa Agung HM Prasetyo misalnya, dia dinilai tebang pilih dan terlalu partisan dalam penegakan hukum tak jarang menimbulkan kontroversi. Menteri BUMN Rini Soemarno semangatnya privatisasi, asing oriented dan kerap benturan dengan DPR dan kementerian lain. Sementara Iganasius Jonan dinilai kebijakannya diskriminatif dan gagal total dalam kebijakan arus mudik lebaran tahun ini yang menelan banyak korban dalam peristiwa Brexit," ujar Karyono, Jakarta, Kamis (14/7/2016).
Dia menambahkan, sejumlah menteri yang kinerjanya dianggap lambat, tidak ada kemajuan signifikan seperti Mendikbud Anis Baswedan, Menteri Pertanian Amran Sulaeman, dan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri. Namun, katab dia, pergantian para menteri menjadi hak prerogatif Presiden Jokowi. (Baca: Jokowi Rajin Panggil Menteri, Seskab Jelaskan Isu Reshuffle)
"Tak ketinggalan Menteri ESDM Sudirman Said juga layak diganti karena kerap membuat kebijakan yang kurang pro rakyat," ucapnya.
(kur)
