Menkes Jangan Tutupi Identitas Rumah Sakit Pengguna Vaksin Palsu

JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Moeloek ‎diminta membeberkan identitas fasilitas kesehatan atau rumah sakit yang terlibat peredaran vaksin palsu.

Permintaan itu disampaikan Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay saat rapat kerja Komisi IX DPR‎ dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/7/2016).

Sebab, menurut Saleh, vaksin palsu merupakan kejahatan yang ‎melebihi dari korupsi. "Nama-nama fasilitas kesehatan yang terlibat sudah disebut tapi inisial, ini kok seperti pelaku pencuri ayam," ujar Saleh.

Padahal, lanjut dia, tiap‎ nama koruptor dibeberkan penegak hukum. "Kenapa orang yang mengancam nyawa anak Indonesia malah ditutup-tutupi. Mengapa kok fasilitas kesehatan semacam ini seakan-akan dilindungi, saya minta hari ini diungkap," tegas Saleh.

Dalam kesempatan itu, dia juga meminta Menkes Nila Moeloek ‎segera membeberkan jaringan pembuat maupun penerima vaksin palsu yang beredar sejak tahun 2003 lalu.‎ "Siapa titik sentral dari jaringan itu, siapa yang bertanggung jawab, distribusinya siapa, kok ada limbah kesehatan itu bisa didaur ulang lagi," ungkapnya.

Dia berharap, minimal ada penjelasan dari Kemenkes mengenai persoalan itu yang bisa membuat masyarakat yakin kepada pemerintah.‎ Hukuman bagi para pelaku pembuat maupun pengedar vaksin palsu pun ditanyakannya.

Sebab, sebagian masyarakat meminta mereka yang terlibat dihukum mati.‎ "Kemarin ada masyarakat yang minta bahwa pelaku peredaran dan pembuat vaksin palsu dihukum mati saja. Sekarang kan tidak ada itu payung hukumnya. Nanti kalau terbukti mau dihukum apa?" pungkasnya.