PKS Dukung Panja Investigasi Meninggalnya Belasan Pemudik
A
A
A
JAKARTA - Wacana pembentukan panitia kerja (Panja) untuk melakukan investigasi atas meninggalnya belasan pemudik saat perjalanan mudik Lebaran di Brebes, Jawa Tengah didukung Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR.
Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini mengatakan, Fraksi PKS akan mendorong pembentukan Panja Investigasi tersebut. "Setuju, kita dorong pembentukan Panja untuk mengurai masalahnya dan mencari solusi terbaik agar tahun depan lebih baik lagi," ujar Jajuli saat dihubungi, Selasa (12/7/2016).
Hal senada dikatakan Wakil Ketua Komisi V DPR dari Fraksi PKS Yudi Widiana. Namun, menurut Yudi, sebenarnya letak permasalahannya sudah diketahui tanpa pembentukan Panja tersebut. "Hanya kalau dijadikan Panja lebih kuat lagi ke pemerintah," ujarnya dikonfirmasi terpisah.
Dia menganggap sebenarnya pemerintah sudah memiliki visi yang cukup bagus, yakni menekan angka kecelakaan atau kemacetan. Maka itu, dia berpendapat bahwa pemerintah harus membuat blue print alias cetak biru zero accident agar targetnya bisa dicapai.
"Tapi ternyata itu hanya omongan saja, tidak ada road map atau dokumen yang diberikan ke DPR," imbuhnya.
Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini mengatakan, Fraksi PKS akan mendorong pembentukan Panja Investigasi tersebut. "Setuju, kita dorong pembentukan Panja untuk mengurai masalahnya dan mencari solusi terbaik agar tahun depan lebih baik lagi," ujar Jajuli saat dihubungi, Selasa (12/7/2016).
Hal senada dikatakan Wakil Ketua Komisi V DPR dari Fraksi PKS Yudi Widiana. Namun, menurut Yudi, sebenarnya letak permasalahannya sudah diketahui tanpa pembentukan Panja tersebut. "Hanya kalau dijadikan Panja lebih kuat lagi ke pemerintah," ujarnya dikonfirmasi terpisah.
Dia menganggap sebenarnya pemerintah sudah memiliki visi yang cukup bagus, yakni menekan angka kecelakaan atau kemacetan. Maka itu, dia berpendapat bahwa pemerintah harus membuat blue print alias cetak biru zero accident agar targetnya bisa dicapai.
"Tapi ternyata itu hanya omongan saja, tidak ada road map atau dokumen yang diberikan ke DPR," imbuhnya.
(kri)