Pangkalan Militer di Natuna Bisa Tangkal Ancaman China
Selasa, 28 Juni 2016 - 13:00 WIB
Pangkalan Militer di Natuna Bisa Tangkal Ancaman China
A
A
A
JAKARTA - DPR mendukung keinginan pemerintah untuk memperkuat fasilitas keamanan di Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau sebagaimana disampaikan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.
Kemarin, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan perlu penambahan fasilitas pangkalan militer di Natuna, seperti perlunya runway Pangkalan Udara (Lanud) Ranai diperpanjang, tempat pesawat tempur dan ground support equipment pesawat tempur di sana. (Baca juga: TNI Siagakan Lima Kapal Perang di Natuna)
Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais mengatakan rencana Natuna menjadi pangkalan militer sudah disampaikan ke Komisi I DPR dan sudah disetujui untuk dibangun secara bertahap.
"Secara militer pemerintah kita punya rencana memperkuat kedaulatan di Natuna tapi di sisi lain mengoptimalkan kegiatan ekonomi di Zona Ekonomi Eksklusif harus dikejar juga," ujar Hanafi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/6/2016).
Menurut dia, Indonesia memiliki hak berdaulat memanfaatkan kekayaan alam di sekitar Natuna. "Sehingga keduanya harus dijalankan," ucapnya. (Baca juga: Insiden Indonesia dan China di Natuna Sudah Tiga Kali)
Dia mengatakan, komunikasi dengan negara di ASEAN mengenai rencana penguatan keamanan di Natuna perlu dilakukan.
"Agar tidak dianggap sebagai sebuah bentuk militerisasi yang mengancam negara tetangga, tapi penyikapan yang terukur pemerintah kita terhadap ancaman China terhadap ZEE kita," ungkapnya
Kemarin, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan perlu penambahan fasilitas pangkalan militer di Natuna, seperti perlunya runway Pangkalan Udara (Lanud) Ranai diperpanjang, tempat pesawat tempur dan ground support equipment pesawat tempur di sana. (Baca juga: TNI Siagakan Lima Kapal Perang di Natuna)
Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais mengatakan rencana Natuna menjadi pangkalan militer sudah disampaikan ke Komisi I DPR dan sudah disetujui untuk dibangun secara bertahap.
"Secara militer pemerintah kita punya rencana memperkuat kedaulatan di Natuna tapi di sisi lain mengoptimalkan kegiatan ekonomi di Zona Ekonomi Eksklusif harus dikejar juga," ujar Hanafi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/6/2016).
Menurut dia, Indonesia memiliki hak berdaulat memanfaatkan kekayaan alam di sekitar Natuna. "Sehingga keduanya harus dijalankan," ucapnya. (Baca juga: Insiden Indonesia dan China di Natuna Sudah Tiga Kali)
Dia mengatakan, komunikasi dengan negara di ASEAN mengenai rencana penguatan keamanan di Natuna perlu dilakukan.
"Agar tidak dianggap sebagai sebuah bentuk militerisasi yang mengancam negara tetangga, tapi penyikapan yang terukur pemerintah kita terhadap ancaman China terhadap ZEE kita," ungkapnya
(dam)
