PDIP Klarifikasi Posisi Politiknya Terkait Pencalonan Kapolri

JAKARTA - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di DPR mengklarifikasi tentang posisi politiknya terkait pencalonan Kapolri.

Klarifikasi itu disampaikan Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Ahmad Basarah dalam‎ rapat fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri Komisaris Jenderal Polisi Tito Karnavian di Ruang Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (23/6/2016).

Di dalam rapat tersebut, Basarah menjelaskan alasan PDIP yang sebelumnya mendukung Wakapolri Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan menjadi Kapolri. "Banyak anggapan bahwa PDIP bersifat personal dalam pengertian dukungan yang diberikan ke Komjen Budi Gunawan terkait masalah privat," kata Ahmad Basarah

Dia membantah anggapan itu. Menurut dia, dukungan kepada Budi Gunawan karena ingin memperjuangkan nilai dalam berpolitik. "Kami bagian penting yang ikut melahirkan institusi Polri yang profesional dan civilised (beradab)," tuturnya. (Baca juga: Pilih Tito Jadi Kapolri, Jokowi Dinilai Abaikan PDIP)

Dia menjelaskan, ‎tujuan terpenting saat mengusung calon Kapolri adalah untuk membangun institusi Polri yang profesional, mandiri dan beradab.

Basarah menegaskan mengusung calon Kapolri yang dipilih Presiden adalah salah satu sikap dalam bernegara."Sehingga pencalonan Kapolri, Panglima TNI, jangan ditolak, voting pun kami tidak mau," ujar Wakil Sekretaris Jenderal PDIP ini.

Sebab, lanjut dia, ‎keputusan negara di atas segala-galanya. "Tidak mungkin PDIP menolak calon Kapolri yang diusulkan Presiden, dari zaman SBY saja kami terima, apalagi Jokowi yang merupakan kader. Sikap PDIP ini final dan binding (mengikat)," ‎tutur Basarah.