Sering Langgar Wilayah NKRI, Pemerintah Harus Kompak Hadapi China

JAKARTA - DPR meminta pemerintah kompak menghadapi China yang mengklaim Perairan Natuna sebagai perairan perikanan tradisional negeri Tirai Bambu itu.

Diketahui, Pemerintah China mengklaim Perairan Natuna atau Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang sering menjadi tempat kapal nelayan mereka menangkap ikan ‎merupakan perairan perikanan tradisional (traditional fishing ground).

Atas klaim itu, sejumlah kapal berbendera China secara berturut-turut memasuki Perairan Natuna, ‎Sabtu 19 Maret 2016, Jumat 27 Mei 2016 dan Jumat 17 Juni 2016.

Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais menilai, sejumlah kapal berbendera China itu sengaja memasuki Perairan Natuna dalam melakukan penangkapan ikan. Sebab kejadiannya bukan hanya sekali.

Dia berpendapat, jika Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Lestari Priansari Marsudi ingin mengajak Menteri Luar Negeri China berunding, maka hal itu harus didukung menteri lainnya dan dukungan politik dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Jadi jangan sampai Menlunya maju, tapi menteri yang lain kemudian sudah jangan kencang-kencang, kita pakai cara yang lain. Itu artinya ‎Indonesia gampang sekali dijengkal oleh China," kata Hanafi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (22/6/2016).

Dalam menghadapi klaim China itu, DPR mendorong agar pemerintah menggunakan jalur diplomasi. ‎"Prinsipnya diplomasinya adalah soft on people, hard on problem, kalau menghadapi China kita tetap menjaga hubungan baik tapi pelanggaran perbatasan maritim harus tegas," pungkasnya.