Jika Kelak Jadi Kapolri, Tito Diminta Sinergi untuk Berantas Korupsi
Senin, 20 Juni 2016 - 11:45 WIB
Jika Kelak Jadi Kapolri, Tito Diminta Sinergi untuk Berantas Korupsi
A
A
A
JAKARTA - DPR tengah menggodok nama Komjen Pol Tito Karnavian menjadi calon Kapolri menggantikan Jenderal Badrodin Haiti yang akan memasuki masa purna tugas. Jika nanti akhirnya Tito menjadi Kapolri, setidaknya ada tiga agenda utama yang harus dilakukannya.
Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Miko Ginting mengatakan, tiga agenda penting tersebut dalam kerangka reformasi Kepolisian.
"Tito punya tugas berat untuk menjadikan kepolisian yang memberi rasa aman dan menindak tindakan intoleran, polisi yang tidak permisif terhadap tindakan korup dan polisi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan lepas dari praktik kekerasan," kata Miko melalui keterangan tertulis yang diterima Sindonews, Senin (20/6/2016).
Miko membeberkan, langkah pertama untuk mewujudkan tiga agenda di atas adalah bebas dari beban masa lalu, yaitu menyelesaikan kasus kriminalisasi dan memutus rantai praktik menyimpang di institusi kepolisian.
"Gebrakan positif tentu sangat dinantikan dalam momentum ini," ucap Miko.
Dalam konteks membangun polisi bersih, lanjut Miko, aspek penting yang perlu dilakukan adalah membangun kerja sama yang kuat dengan KPK dalam koridor pemberantasan korupsi. Hal ini menurut Miko beberapa kali gagal dilakukan dan malah berujung kekisruhan pada penegakan hukum.
"Tantangan berat mengenai reformasi kepolisian hampir pasti berada di pundak Tito. Selain itu, Tito juga perlu membuktikan bahwa pilihan Presiden Joko Widodo yang jatuh pada dirinya sudah tepat," kata Miko.
Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Miko Ginting mengatakan, tiga agenda penting tersebut dalam kerangka reformasi Kepolisian.
"Tito punya tugas berat untuk menjadikan kepolisian yang memberi rasa aman dan menindak tindakan intoleran, polisi yang tidak permisif terhadap tindakan korup dan polisi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan lepas dari praktik kekerasan," kata Miko melalui keterangan tertulis yang diterima Sindonews, Senin (20/6/2016).
Miko membeberkan, langkah pertama untuk mewujudkan tiga agenda di atas adalah bebas dari beban masa lalu, yaitu menyelesaikan kasus kriminalisasi dan memutus rantai praktik menyimpang di institusi kepolisian.
"Gebrakan positif tentu sangat dinantikan dalam momentum ini," ucap Miko.
Dalam konteks membangun polisi bersih, lanjut Miko, aspek penting yang perlu dilakukan adalah membangun kerja sama yang kuat dengan KPK dalam koridor pemberantasan korupsi. Hal ini menurut Miko beberapa kali gagal dilakukan dan malah berujung kekisruhan pada penegakan hukum.
"Tantangan berat mengenai reformasi kepolisian hampir pasti berada di pundak Tito. Selain itu, Tito juga perlu membuktikan bahwa pilihan Presiden Joko Widodo yang jatuh pada dirinya sudah tepat," kata Miko.
(maf)
