Terkait PNS, Menpan RB Diminta Patuhi Jokowi
Senin, 20 Juni 2016 - 08:17 WIB
Terkait PNS, Menpan RB Diminta Patuhi Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi II DPR Arteria Dahlan menyebut bahwa ada pembangkangan yang dilakukan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi.
Hal ini dia sebut terkait dengan pembahasan besaran pesangon bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan dirasionalisasikan.
"Saya minta Menteri Yuddy patuh dan tegak lurus pada Presiden Jokowi (Joko Widodo). Jangan sampai saya katakan ada pembangkan yang menggerogoti legitimasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah," kata Arteria melalui siaran pers nya kepada Sindonews, Senin (20/6/2016).
Politikus PDIP itu tegas menyatakan bahwa tidak ada rasionalisasi. Bahkan untuk mencegah kegaduhan dan melindungi Menteri Yuddy, Presiden Jokowi sendiri secara santun mengatakan jika ada rasionalisai pasti bersifat alami.
"Artinya menunggu mati dan pensiun. Artinya bukan seperti pengurangan jumlah PNS aktif. Harusnya Menpan memahami sinyal presiden, bukan dengan menghadirkan kegaduhan baru, dalam bentuk besaran pesangon," jelasnya.
"Dalam Rapat dengat Pendapat (RDP) dan Raker Menpan dengan Komisi II tanggal 13 dan 15 Juni 2016, tegas dinyatakan bahwa rasionalisasi itu baru dan hanya bersifat wacana dan masih dikaji kembali. Saya ingatkan Menpan untuk memegang janji dan komitmennya," tandasnya.
Hal ini dia sebut terkait dengan pembahasan besaran pesangon bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan dirasionalisasikan.
"Saya minta Menteri Yuddy patuh dan tegak lurus pada Presiden Jokowi (Joko Widodo). Jangan sampai saya katakan ada pembangkan yang menggerogoti legitimasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah," kata Arteria melalui siaran pers nya kepada Sindonews, Senin (20/6/2016).
Politikus PDIP itu tegas menyatakan bahwa tidak ada rasionalisasi. Bahkan untuk mencegah kegaduhan dan melindungi Menteri Yuddy, Presiden Jokowi sendiri secara santun mengatakan jika ada rasionalisai pasti bersifat alami.
"Artinya menunggu mati dan pensiun. Artinya bukan seperti pengurangan jumlah PNS aktif. Harusnya Menpan memahami sinyal presiden, bukan dengan menghadirkan kegaduhan baru, dalam bentuk besaran pesangon," jelasnya.
"Dalam Rapat dengat Pendapat (RDP) dan Raker Menpan dengan Komisi II tanggal 13 dan 15 Juni 2016, tegas dinyatakan bahwa rasionalisasi itu baru dan hanya bersifat wacana dan masih dikaji kembali. Saya ingatkan Menpan untuk memegang janji dan komitmennya," tandasnya.
(maf)
