Pemerintah Diminta Temui China Soal Larangan Puasa Ramadhan
Rabu, 08 Juni 2016 - 13:55 WIB
Pemerintah Diminta Temui China Soal Larangan Puasa Ramadhan
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Indonesia diminta segera menyikapi adanya larangan menjalankan ibadah puasa Ramadhan bagi umat muslim di China. Sikap itu bisa melakukan pertemuan dengan China untuk membahas larangan tersebut.
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menegaskan, larangan bagi umat muslim untuk menjalankan ibadah pusa Ramadhan sangat bertentangan dengan asas toleransi beragama. Atas dasar itu, pemerintah perlu memastikan kebenaran aturan larangan yang diberlakukan otoritas China tersebut.
"Kalau ini betul-betul terjadi sangat kita sayangkan, untuk itu kita minta dari pemerintah juga mengklarifikasi dan menjelaskan. Harus saling menghormati dan menjaga kerukunan umat beragama," ujar Agus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7/2016).
Politisi Partai Demokrat ini mengingatkan, pejabat setempat harus menyampaikan permintaan maaf terbuka jika benar menerapkan larangan bagi umat muslim untuk menjalankan ibadah puasa Ramadhan.
"Toleransi umat beragama, yang terbaik harus diberikan sanksi pejabat tersebut, Kenapa menjadi intoleran," ucapnya. (Baca: Larang Muslim Xinjiang Puasa Ramadhan, Komitmen China Diragukan)
Sebelumnya diberitakan di Xinjiang melarang pegawai negeri, mahasiswa dan anak-anak Muslim di wilayah itu untuk berpuasa Ramadan. Larangan ini bertolak belakang dengan jaminan pemerintah pusat China awal bulan ini yang menjamin Ramadan di Xinjiang akan berlangsung damai tanpa diskriminasi.
Larangan puasa Ramadan bagi warga Muslim di Xinjiang itu muncul di website pemerintah setempat pada hari Minggu atau menjelang puasa perdana Ramadan tahun ini.
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menegaskan, larangan bagi umat muslim untuk menjalankan ibadah pusa Ramadhan sangat bertentangan dengan asas toleransi beragama. Atas dasar itu, pemerintah perlu memastikan kebenaran aturan larangan yang diberlakukan otoritas China tersebut.
"Kalau ini betul-betul terjadi sangat kita sayangkan, untuk itu kita minta dari pemerintah juga mengklarifikasi dan menjelaskan. Harus saling menghormati dan menjaga kerukunan umat beragama," ujar Agus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7/2016).
Politisi Partai Demokrat ini mengingatkan, pejabat setempat harus menyampaikan permintaan maaf terbuka jika benar menerapkan larangan bagi umat muslim untuk menjalankan ibadah puasa Ramadhan.
"Toleransi umat beragama, yang terbaik harus diberikan sanksi pejabat tersebut, Kenapa menjadi intoleran," ucapnya. (Baca: Larang Muslim Xinjiang Puasa Ramadhan, Komitmen China Diragukan)
Sebelumnya diberitakan di Xinjiang melarang pegawai negeri, mahasiswa dan anak-anak Muslim di wilayah itu untuk berpuasa Ramadan. Larangan ini bertolak belakang dengan jaminan pemerintah pusat China awal bulan ini yang menjamin Ramadan di Xinjiang akan berlangsung damai tanpa diskriminasi.
Larangan puasa Ramadan bagi warga Muslim di Xinjiang itu muncul di website pemerintah setempat pada hari Minggu atau menjelang puasa perdana Ramadan tahun ini.
(kur)
