Penandatanganan Anggaran Pilkada 2017 Tuntas
A
A
A
JAKARTA - Anggaran untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di 101 daerah tuntas. Hal ini terjadi lantaran Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) Sulawesi Utara yang menjadi daerah terakhir penandatanganan NPHD akhirnya menyelesaikan tugasnya.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkiyansyah memastikan penandatangan telah dilakukan hari ini antara KPU setempat dengan pemerintah kabupaten (Pemkab).
“KPU Bolmong dan pemkab sudah tandatangan NPHD (nota perjanjian hibah daerah) pagi ini,” ujar Ferry melalui pernyataan tertulisnya, Selasa (7/6/2016).
Adapun anggaran yang disepakati untuk menyukseskan tahapan penyelenggaraan pilkada mencapai Rp25.380.471.100. Usai ditandatanganinya NPHD KPU Bolmong ini maka tuntas sudah proses penandatanganan anggaran pilkada di 101 daerah.
Sebelumnya, pada hari terakhir penandatangan NPHD masih ada enam daerah yang belum menuntaskan penandatanganan. Mereka antara lain Aceh Timur, Nagan Raya, Aceh Barat Daya (Aceh), Muaro Jambi (Jambi), Meibrat (Papua Barat) serta Boloaang Mongondow (Sulawesi Utara).
Dengan rampungnya penandatanganan NPHD ini maka KPU tinggal memastikan tahap pencairan bisa berjalan lancar dengan komitmen pemerintah daerah sesuai waktu yang ditentukan. “NPHD sudah selesai sekarang, kita perlu kawal pencairan anggarannya agar tepat waktu,” tambah Komisioner KPU lainnya Arief Budiman.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkiyansyah memastikan penandatangan telah dilakukan hari ini antara KPU setempat dengan pemerintah kabupaten (Pemkab).
“KPU Bolmong dan pemkab sudah tandatangan NPHD (nota perjanjian hibah daerah) pagi ini,” ujar Ferry melalui pernyataan tertulisnya, Selasa (7/6/2016).
Adapun anggaran yang disepakati untuk menyukseskan tahapan penyelenggaraan pilkada mencapai Rp25.380.471.100. Usai ditandatanganinya NPHD KPU Bolmong ini maka tuntas sudah proses penandatanganan anggaran pilkada di 101 daerah.
Sebelumnya, pada hari terakhir penandatangan NPHD masih ada enam daerah yang belum menuntaskan penandatanganan. Mereka antara lain Aceh Timur, Nagan Raya, Aceh Barat Daya (Aceh), Muaro Jambi (Jambi), Meibrat (Papua Barat) serta Boloaang Mongondow (Sulawesi Utara).
Dengan rampungnya penandatanganan NPHD ini maka KPU tinggal memastikan tahap pencairan bisa berjalan lancar dengan komitmen pemerintah daerah sesuai waktu yang ditentukan. “NPHD sudah selesai sekarang, kita perlu kawal pencairan anggarannya agar tepat waktu,” tambah Komisioner KPU lainnya Arief Budiman.
(kri)